AdinJava, JAKARTA— Direktur Eksekutif Center for Strategic Studies on National Resilience (Cenares) Indonesia, Raden Umar, mengajak para tokoh politik untuk merespons isu terkait pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, dengan cara yang lebih matang dan produktif.
Menurut Umar, suatu bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghormati tokoh-tokoh sejarahnya tanpa mengabaikan luka masa lalu.
“Memberikan penghormatan kepada para pemimpin masa lalu merupakan cermin dari kemuliaan suatu bangsa. Kita dapat tetap kritis terhadap sejarah, namun tidak boleh kehilangan rasa hormat terhadap mereka yang pernah berjasa bagi negeri ini,” kata Umar dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Umar menganggap pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang menolak pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto karena alasan luka sejarah, mencerminkan bahwa sejumlah elit bangsa masih belum sepenuhnya menerima masa lalunya.
“Jika bangsa ini terus memandang masa lalu dengan perspektif dendam, yang muncul bukanlah pelajaran sejarah, melainkan luka yang terus diturunkan,” ujarnya.
Menurut Umar, sifat seorang pemimpin seharusnya menunjukkan kemampuan untuk memutus siklus dendam yang terjadi dalam sejarah, bukan memperpanjangnya.
Ia menegaskan bahwa pengakuan terhadap kontribusi seseorang tidak berarti menghilangkan kritik terhadap kebijakannya.
“Pemimpin yang sebenarnya mampu membedakan antara objektivitas sejarah dan subjektivitas politik. Mengakui kontribusi Soeharto dalam pembangunan, ketahanan pangan, serta stabilitas nasional tidak berarti mengabaikan sisi gelap masa kepemimpinannya,” kata Umar.
Ia menegaskan, pengakuan terhadap peran tokoh-tokoh nasional, termasuk Soeharto, justru dapat menjadi tanda rekonsiliasi dan kebesaran bangsa Indonesia.
“Memberikan penghargaan kepada mereka yang pernah berjasa, meskipun pernah memiliki perbedaan pendapat, merupakan tanda bahwa kita telah matang dalam berbangsa. Hanya sebuah bangsa yang bisa hidup damai dengan sejarahnya yang mampu melangkah maju,” katanya.
Umar mengajak seluruh pihak memandang kesempatan ini bukan sebagai perdebatan politik, melainkan sebagai pemikiran moral dan nasional.
“Kita tidak hanya membicarakan masa lalu, tetapi juga masa depan yang ingin kita bentuk berlandaskan rekonsiliasi dan penghormatan terhadap sejarah,” ujarnya.
Di sisi lain, politikus PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli mengakui semakin bingung dengan negara ini dan sejumlah pihak yang mendukung Presiden ke-2 RI Soeharto dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.
Karena kata Guntur, banyak sekali tindakan buruk Soeharto pada masa Orde Baru yang melukai hati rakyat.
Mulai dari mengambil uang rakyat atau korupsi hingga pembunuhan massal dan penghilangan aktivis demokrasi.
Hal tersebut disampaikan Romli melalui akun X-nya @GunRomli.
Aku merasa negara ini semakin aneh, semakin tidak bisa dipahami. Orang seperti Soeharto dan keluarganya yang telah dihukum oleh Mahkamah Agung harus membayar ganti rugi sebesar Rp 4,4 Triliun ke negara karena terbukti melakukan korupsi melalui Yayasan Super Semar, tapi justru diberi gelar Pahlawan. Pahlawan nasional lagi,” ujar Romli dalam video di akun X-nya.
Menurut Romli, korupsi hanya berasal dari sebuah yayasan yang dimiliki Soeharto.
“Padahal Soeharto dan keluarganya memiliki ratusan lembaga. Bagaimana dengan lembaga-lembaga lainnya. Sudah terbukti mencuri uang negara. Tapi mengapa malah diberi gelar Pahlawan?” protes Romli.
Kemudian, Guntur menyatakan pada masa Jokowi tahun 2023 telah ditetapkan 12 pelanggaran HAM berat yang dilakukan Soeharto.
“Dari peristiwa 65, pembantaian Tanjung Priok, Talangsari, Petrus, penghilangan paksa terhadap para aktivis, serta pembantaian terhadap dukun santet yang sebenarnya bukan dukun santet melainkan kyai-kyai di Banyuwangi, jumlah korban mencapai ratusan ribu hingga jutaan rakyat Indonesia,” katanya.
Menurut Guntur, semua kejadian tersebut disebabkan oleh Soeharto.
“Tapi mengapa malah diberi gelar pahlawan? Orang yang membunuh rakyatnya sendiri, ratusan ribu hingga jutaan orang, mau diberi gelar pahlawan?” tanya Guntur.
Guntur berkata lalu bagaimana nasib mahasiswa dan masyarakat yang berhasil menggulingkan Soeharto pada tahun 1998.
“Apakah mereka dianggap pengkhianat, pelaku kejahatan, karena orang yang mereka turunkan, yaitu Soeharto, menjadi pahlawan,” katanya.
Baca berita AdinJavalainnya di Google News dan WhatsApp
