JAKARTA, tujuhmenit.com -Dari 552 Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia, sebanyak 490 Pemda mengalami kondisi krisis keuangan yang mengakibatkan terjadinya gagal bayar gaji ASN. Artinya, 89 % Pemda di negeri ini terancam tidak bisa membayar keringat pegawainya sendiri.
“Ini namanya apa kalau bukan cacat kelola tingkat dewa? Apa yang sebenarnya sedang terjadi di negeri Kita saat ini? Kok bisa negara sekaya ini, urusan fundamental bayar gaji pelayanan publiknya aja angkat tangan. Siapa yang mainin keran duitnya?” Kata Bossman Mardigu pada channel YouTube, Jumat (7/8/2026).
Masih menurut Bossman, dengan kondisi seperti itu, dia berharap jangan buru-buru menyalahkan pusat, bupati, atau walikota. Agar lebih jernih menyikapi persoalan ini, ia mengajak untuk membedah anatomi masalahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kenapa Pemda tiba-tiba tidak punya duit? Kas mereka kering kerontang karena kebijakan dari pusat yang dibungkus dengan bahasa populasi ‘efesiensi anggaran’, bahasa jalanannya apa? Dana transfer ke daerah (TKD) disunat habis-habisan,” katanya.
Duit yang seharusnya dikirim ke daerah buat memutar roda perekonomian lokal, diubah peruntukannya oleh Pusat. Pemda dipaksa puasa tanpa diberi tahu waktu berbukanya kapan. Kemudian jika terjadi potongan, lalu anggaran dengan nilai triliunan rupiah itu lari ke mana?
“Kita buka data RAPBN, kita liat ke mana aliran dana segar itu bermigrasi berpindah. Duitnya bergeser! Dipakai untuk membiayai program super megah; Makanan Bergizi Gratis (MBG), Proyek Sekolah Rakyat, koperasi desa dan juga membiayai fasilitas dan operasional 100 lebih pejabat kementerian di kabinet,” katanya.
Selain itu dana yang dipotong dengan alasan efisiensi tersebut, juga digunakan untuk biaya perjalanan dinas luar negeri yang sering dilakukan. Selain itu ada alasan pentingnya adalah program-program ini tidak bisa dihentikan karena ini adalah janji politik.
“Apakah benar cara mengelola negara seperti ini? mengorbankan periuk nasi orang di daerah demi menyelamatkan muka politik di pusat itu benar? Sampai kapan pengelolaan dana Kita ini mau berantakan dan terlihat amatiran seperti begini?” tegasnya.
Jika melihat dengan kacamata konspirasi positif, Bossman menilai jangan-jangan kondisi yang terjadi ini adalah taktik, sengaja dibuat oleh Pusat sebagai operasi senyap untuk melakukan pembersihan massal.
“Kita tahu, ya sama-sama tahu dan jujur-jujuran aja deh, isi birokrasi di daerah itu kebanyakan apa? Isinya kebanyakan orang yang tidak kompeten. Daerah itu sebenarnya sarangnya penumpukan nepotisme, isinya kalo nggak keluarga pejabat yang lagi ngejabat sekarang, ya faksi-faksi mantan pejabat lama yang numpuk,” katanya.
Dengan kondisi Pemda yang seperti itu, dinilai terjadi keborosan anggaran karena hanya mengaji orang yang kerjanya cuma datang, absen, ngopi lalu pulang. Jadi krisis gagal bayar ini adalah cara paksa untuk mengefisienkan dana daerah juga. Ini adalah momennya mereka semua yang tidak mampu bekerja harus dirumahkan, harus dipecat.
“Sebenarnya ini adalah alarm keras buat masyarakat. Mengingatkam seluruh keluarga di daerah stop mentalitas kaum nepotisme kaum Hedon! Jangan lagi jadikan kursi ASN sebagai cita-cita tertinggi keluarga sampai bela-belain jual sawah, jual sapi, jual kambing, demi anak dapat jabatan titipan,” katanya.
Dengan sistem yang biasa disebut KKN ini atau masuk lewat jalur gratifikasi ini, orang yang tidak bisa kerja dan punya keahlian, dipaksaan masuk sistem birokrasi cuma demi mengharap kepastian uang pensiun. Sekarang sistemnya jadi jebol, saatnya direview total, kalau tidak kompeten dipersilahkan angkat kaki.
“Ancaman dari keringnya dana daerah ini, bukan soal ASN gak bisa beli beras atau bayar cicilan motor, juga jauh lebih mengerikan dari itu. Ini bisa jadi, systemic collapse di tingkat lokal karena uang tidak memutar di daerah,” katanya.
Intinya berbagai aktivitas kehidupan perekonomian rakyat di daerah tidak akan berjalan dengan normal. Karena efek dari efisiensi tersebut melemahkan daya beli masyarakat secara keseluruhan karena dampaknya tidak hanya ke pegawai berseragam saja.***
