Ringkasan Berita:
- Persaingan harga dalam industri internet nasional dinilai mulai mengorbankan aspek keamanan dan kedaulatan digital.
- Praktik “harga murah” antarpenyelenggara layanan internet tanpa adanya aturan yang jelas dapat menghasilkan lingkungan bisnis yang tidak sehat serta melemahkan sistem perlindungan data nasional.
AdinJava, MAKASSAR-Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), Abdul Malik, mengungkapkan kekhawatiran terhadap tren persaingan harga dalam industri internet nasional yang dinilainya mulai mengabaikan aspek keamanan dan kedaulatan digital.
Menurutnya, kecenderungan masyarakat serta beberapa penyedia layanan internet yang menganggap harga murah sebagai tolok ukur utama justru berpotensi mengurangi kualitas dan keamanan jaringan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Biaya memang penting, tetapi bukan segalanya. Jika semua hanya memperhatikan harga murah, kualitas dan keamanan bisa terabaikan,” kata Malik, Minggu (9/11/2025).
Ia menilai, tindakan “harga murah” antarpenyelenggara layanan internet tanpa aturan yang jelas dapat menghasilkan lingkungan bisnis yang tidak sehat serta melemahkan sistem keamanan data nasional.
“Kita memerlukan aturan yang jelas agar tidak lagi terjadi persaingan harga yang mengorbankan kualitas. Internet bukan hanya tentang kecepatan dan murah, tetapi juga harus aman dan mandiri,” tegasnya.
Kekhawatiran terhadap Keamanan Data dan Kedaulatan Digital
Abdul Malik menyampaikan, keamanan siber perlu diutamakan seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan digital yang dilakukan masyarakat.
Ia memberikan contoh, masuknya layanan satelit global seperti Starlink perlu diimbangi dengan aturan agar keamanan data pengguna di Indonesia tetap berada dalam pengawasan nasional.
“Jika semua gateway dan server berada di luar negeri, kita kehilangan otonomi digital. Ini bukan soal harga, melainkan masalah pengendalian dan keamanan negara,” katanya.
Sebelumnya, APJII Sulampua juga telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar mengenai penguatan infrastruktur serta keamanan data internet di tingkat daerah.
Tindakan ini, menurut Malik, merupakan bagian dari usaha untuk menciptakan kesadaran bersama bahwa keamanan siber adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab penyedia layanan.
Abdul Malik mengakui, persaingan harga dalam industri internet lokal tidak dapat dihindari akibat banyaknya penyedia layanan di Indonesia, termasuk di kawasan Timur.
Namun, ia menekankan betapa pentingnya keseimbangan antara harga yang terjangkau dan investasi dalam keamanan jaringan.
“Kita tidak menentang harga yang murah. Namun jika terlalu dipaksa tanpa memperhatikan kualitas jaringan dan keamanan data, masyarakat tetap menjadi korban,” ujarnya.
Ia menyampaikan, APJII Sulampua terus mendorong penyelenggara layanan internet untuk mengadopsi sistem perlindungan aktif seperti honeypot dan pengawasan lalu lintas agar mengurangi risiko serangan siber, khususnya menjelang momen penting seperti pemilu atau perayaan besar.
Pada kesempatan tersebut, Malik juga mengajak pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap layanan internet yang melintasi batas negara dan memastikan perusahaan asing mematuhi aturan nasional.
Selain itu, ia meminta masyarakat untuk tidak hanya mengevaluasi layanan internet berdasarkan harga.
“Keharusan masyarakat untuk menyadari bahwa layanan yang sedikit lebih mahal namun aman dan stabil justru lebih menguntungkan dalam jangka panjang,” katanya.
Menurutnya, di tengah perkembangan digital yang pesat dan munculnya penyedia layanan asing, keamanan data serta kedaulatan siber Indonesia tidak boleh menjadi korban dari persaingan harga yang murah.
Pernyataan Abdul Malik memperkuat posisi APJII sebagai mitra penting pemerintah dalam menjaga lingkungan internet yang sehat, aman, dan adil.
Harga internet yang murah, menurutnya, perlu disertai dengan tanggung jawab terhadap keamanan dan mutu layanan.
“Kami menginginkan internet yang bersifat inklusif dan terjangkau, tetapi juga aman serta memiliki kedaulatan. Jangan sampai murah, namun justru mengorbankan masa depan digital bangsa,” tutupnya.(*)
