JAKARTA, AdinJava– Pemerintah menegaskan bahwa program penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan akan dimulai pada akhir tahun 2025. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya untuk membantu masyarakat yang kesulitan dalam membayar iuran serta mengaktifkan kembali kepesertaan yang sempat terhenti akibat tunggakan.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkapkan rencana tersebut setelah menghadiri rapat tertutup bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
“Pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilakukan dengan melakukan pendaftaran ulang kepada para peserta agar dapat kembali aktif,” kata Cak Imin, dikutip dariAdinJava, Rabu (5/11/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penghapusan BPJS 2025 Kapan Dibuka?
Cak Imin berharap kebijakan penghapusan tunggakan BPJS 2025 dapat dimulai pada akhir tahun ini.
“Saya sedang berupaya agar seluruh tunggakan utang peserta BPJS segera dihapuskan. Sehingga tidak lagi dianggap sebagai utang. Semoga berhasil pada bulan depan ini (November 2025),” katanya, Kamis (2/10/2025).
Ia menekankan bahwa penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan merupakan wujud kehadiran negara agar masyarakat tetap dapat memperoleh akses layanan kesehatan tanpa adanya hambatan administratif.
“Jangan sampai masyarakat biasa tidak mampu mengakses layanan kesehatan hanya karena adanya tunggakan lama,” katanya.
Ketentuan Penerima Penghapusan BPJS Kesehatan
Program penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan 2025 tidak berlaku bagi seluruh peserta.
Kepala BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan, hanya peserta yang memenuhi syarat tertentu yang berhak mendapatkan manfaat penghapusan tunggakan.
Terdapat empat kriteria utama bagi penerima pemutihan, yaitu:
- Pendaftar yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) digunakan sebagai dasar untuk memverifikasi kondisi sosial ekonomi.
- Peserta yang berpindah ke kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), di mana biaya iurannya ditanggung oleh pemerintah.
- Peserta yang berasal dari kelompok masyarakat kurang mampu sesuai dengan hasil verifikasi pemerintah setempat.
- Peserta yang memiliki status Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang telah diverifikasi oleh pemerintah daerah sebagai penerima keringanan.
“Pemutihan bertujuan bagi orang yang sebelumnya mandiri, tetapi kemudian menunggak, padahal sudah pindah ke PBI atau dibayari oleh Pemda. Tunggakan tersebut dihapus,” jelas Ghufron, Senin (3/11/2025).
Ia menyampaikan, kebijakan ini menghapus paling banyak 24 bulan tunggakan atau dua tahun, dengan ketentuan peserta memenuhi kriteria sosial ekonomi yang telah ditetapkan.
“Dia harus masuk DTSEN, harus seseorang yang benar-benar miskin atau tidak mampu,” tegasnya.
Utang Iuran BPJS Kesehatan Melebihi Rp 10 Triliun
BPJS Kesehatan mencatat jumlah tunggakan iuran yang akan dipertimbangkan untuk dibebaskan mencapai lebih dari Rp 10 triliun.
“Secara keseluruhan bisa melebihi Rp 10 triliun, tetapi belum ditentukan berapa yang akan dibatalkan. Kami masih dalam proses penyelesaian,” kata Ghufron.
Menurutnya, penghapusan tersebut tidak akan mengganggu keuangan BPJS Kesehatan karena dilakukan melalui prosedur administratif atau pemotongan anggaran, bukan penghapusan dana nyata.
“Tidak akan mengganggu, selama tepat sasaran,” tambahnya.
Namun demikian, penghapusan hutang tidak terjadi secara otomatis. Hanya peserta yang telah diverifikasi melalui DTSEN dan masuk dalam kategori kurang mampu yang akan mendapatkan penghapusan tunggakan.
“Negara hadir agar mereka tetap dapat memperoleh layanan,” katanya.
Dukungan Pemerintah dan DPR
Pemerintah telah menyiapkan anggaran pendukung untuk memperkuat layanan BPJS Kesehatan pada tahun 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, dana sebesar Rp 20 triliun telah disiapkan dalam APBN 2026 guna memperluas cakupan program jaminan kesehatan nasional.
Namun, dana tersebut tidak dialokasikan untuk melunasi tunggakan peserta, tetapi digunakan sebagai tambahan anggaran operasional sesuai petunjuk Presiden Prabowo.
“Anggaran APBN tambahan tersebut digunakan untuk operasional BPJS tahun 2026, bukan untuk menghapus tunggakan,” jelas Ghufron.
Dengan penambahan ini, anggaran BPJS Kesehatan naik dari Rp 49 triliun menjadi Rp 69 triliun.
Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan bahwa pihaknya akan membahas rencana penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan selama masa sidang kedua tahun 2025–2026.
“DPR melalui lembaga komisi akan melakukan pembahasan mengenai percepatan rencana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan,” katanya.
Fokus pada Peserta di Sektor Informal
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Cak Imin, menjelaskan bahwa penerima program pemutihan BPJS 2025 ditujukan khusus bagi peserta yang termasuk dalam kategori Bukan Penerima Upah (BPU) atau pekerja di sektor informal.
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif BPJS Kesehatan yang saat ini mencakup 279,7 juta penerima manfaat.
“Seluruh peserta BPJS Kesehatan yang masih memiliki tunggakan segera mendaftar kembali sebagai peserta aktif,” katanya.
Pemerintah akan meningkatkan ketaatan peserta BPJS dengan menggunakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 mengenai peningkatan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Yang mampu membayar iuran juga perlu secara bersama-sama mendukung perkembangan BPJS Kesehatan. Mereka yang belum mampu diberikan bantuan iuran, sedangkan yang sudah mampu harus menjadi bagian dari semangat saling membantu,” ujar Cak Imin.
Satu Kali Pemutihan
Ghufron menekankan bahwa penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan hanya dilakukan sekali dan bukan menjadi kebijakan yang berkelanjutan.
“Orang yang mampu tetap harus membayar. Ini bukan berarti akan ada penghapusan kewajiban lagi,” katanya.
Kebijakan ini diharapkan dapat membantu jutaan peserta yang kurang mampu agar kembali aktif dan memperoleh akses penuh terhadap layanan kesehatan. Tindakan ini juga memperkuat prinsip keadilan sosial dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Artikel ini diambil dari liputan AdinJavasebelumnya:
4 Kriteria Penerima Penghapusan Utang BPJS KesehatanPembebasan Utang Iuran BPJS Kesehatan Dimulai Tahun 2026, Berikut Persyaratan dan PenerimaannyaSiapa Saja yang Berhak Menerima Penghapusan Utang BPJS Kesehatan?
