BANDUNG BARAT, tujuhmenit.com – Polemik perbedaan dalam menentukan besaran nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) antara Badan Pusat Statistik (BPS) Bandung Barat dengan Dewan Pengupahan terjadi ditengah upaya koalisi 7 Serikat Pekerja/Serikat Buruh Bandung Barat menuntut kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tahun 2027 sebesar 8 hingga 10 persen.
BPS Bandung Barat menentukan KHL sebesar Rp3,6 juta, sedangkan hasil survei yang dilakukan Dewan Pengupahan sebesar Rp4,5 juta. Perbedaan dengan selisih yang cukup besar ini mengundang kekhawatiran dari para pekerja.
“KHL yang ditentukan BPS yang datanya kami juga kurang paham kok muncul Rp3,6 juta untuk KBB. Maka sekali lagi kita berharap pemerintah mengacu ke KHL Dewan Pengupahan dan mengikuti aspirasi buruh untuk acuan kenaikan UMK tahun depan,” kata Koordinator Koalisi, Dede Rahmat, Sabtu (21/11/2026).
Masih kata Dede, pihaknya menuntut kenaikan UMK 2027 sebesar 8 sampai 10 persen. Karena hal ini didasarkan adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sekitar 7 persen dari tahun berjalan. Sementara aturannya, UMK harus lebih besar dari UMP.
UMK Bandung Barat tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3.984.711 per bulan. Jika buruh menuntut kenaikan UMK 2027 minimal delapan persen dan maksimal sepuluh persen, UMK Bandung Barat tahun 2027 berkisar Rp4.303.487 sampai Rp4.383.182.
“Perkiraan sekitar Rp4,3 jutaan untuk tahun 2027. Kita tentunya berharap Pak Bupati KBB bisa menaikkan UMK ini sesuai dengan tuntutan buruh,” katanya.
Berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) terhadap 64 item yang dilakukan Dewan Pengupahan di tiga pasar di wilayah Bandung Barat, estimasi layaknya UMK KBB dapat diperkirakan sebesar Rp4,5 juta.
“Survei KHL oleh Dewan Pengupahan itu kan melihat pada 64 item KHL, sehingga keluar angka Rp4,5 juta. Kalau mengacu ke KHL Dewan Pengupahan, UMK KBB di tahun depan juga masih di bawah,” jelasnya.
Namun survei KHL real itu justru berbeda dengan nilai survei KHL yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Bandung Barat. Perbedaan mencolok itu akhirnya menimbulkan kekhawatiran.
Sementara itu, Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail memerintahkan agar Dewan Pengupahan melakukan pembahasan secara komprehensif dengan memperhatikan aspirasi pekerja, masukan pengusaha, kondisi perekonomian, serta data dan indikator pengupahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Pada prinsipnya kami menghargai dan memahami aspirasi para pekerja dan serikat yang mengusulkan kenaikan UMK Tahun 2027 sebesar 8 sampai 10 persen. Penetapan UMK harus dilakukan secara cermat, objektif, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Jeje.
Jeje mengatakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan mengawal usulan buruh soal kenaikan UMK 2027 ini agar berjalan sesuai regulasi dan mengedepankan kepentingan bersama.
“Melalui dialog dan musyawarah yang baik, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang berkeadilan, sehingga kesejahteraan pekerja meningkat, dunia usaha tetap tumbuh, investasi terjaga,” katanya. (Arjava)***






