PIKIRAN RAKYAT –Psikologi forensik hadir dalam berbagai bidang penegakan hukum. Namun, peran serta jumlah psikolog yang memiliki kompetensi praktik forensik yang standar masih belum maksimal.
Hal ini diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Jaksa Agung, Prof. Dr. Asep Nana Mulyana saat menjadi pembicara utama dalam Temu Ilmiah Nasional XIV Apsifor yang diselenggarakan oleh Asosiasi Psikologi Forensik (Apsifor) dan Fakultas Psikologi Unisba di Aula Utama Unisba, Jalan Tamansari, Kota Bandung, pada Sabtu 8 November 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, saat ini sebagian besar peran psikolog forensik hanya berfungsi sebagai saksi ahli. Akibatnya, mereka hanya terlibat jika diminta oleh penyidik.
“Sebenarnya, jika terlibat lebih awal dalam penyelidikan, kontribusinya akan lebih luas, mulai dari menentukan apakah seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakannya hingga mempercepat proses hukum,” katanya.
Dengan demikian, hal ini dapat membantu mengurangi pengeluaran negara sejak tahap penyelidikan. “Saat ini memang belum maksimal karena jumlahnya masih terbatas. Selain itu, pemahaman tentang psikologi forensik masih terbatas di kalangan aparat penegak hukum,” tambahnya.
Di sisi lain, ia juga menyarankan pentingnya memperkuat kurikulum pendidikan mengenai psikologi forensik. Menurutnya, diperlukan standar nasional agar tidak terjadi ketidakseimbangan dalam sertifikasi keahlian dan isu-isu lainnya.
Ia juga menyarankan bahwa lembaga pemasyarakatan serta institusi lain sebaiknya lebih terbuka terhadap universitas dalam melakukan kerja sama.
“Karena, saat ini sistem hukum yang berlaku tidak hanya memberikan hukuman kepada seseorang tetapi juga memperbaikinya,” katanya.
Tenaga profesional terbatas
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Umum PP Apsifor Nathanael E.J. Sumampouw, M.Psi., M.Sc., Ph.D. Menurutnya, psikologi forensik memiliki peran penting dalam berbagai proses hukum sejak lama.
Namun, secara institusional, sebuah asosiasi profesi baru dibentuk pada tahun 2007. “Saat ini, permintaan terhadap psikologi forensik semakin meningkat. Namun, sumber daya manusianya masih sangat terbatas, belum sejalan dengan kebutuhan di lembaga pemasyarakatan, pengadilan, kepolisian, dan layanan hukum lainnya,” katanya.
Beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) telah memasukkan laporan psikologis sebagai bagian dari alat bukti.
Hal itu menunjukkan bahwa fungsi psikolog dalam sistem peradilan telah diakui dan memiliki dasar yang resmi.
Berdirinya Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi pada tahun 2022, yang mengatur standar kualifikasi dan kegiatan profesi psikologi di Indonesia juga memaksa Apsifor untuk terus melahirkan psikolog forensik yang memiliki sertifikasi dan standar yang jelas.
Ini menjadi tugas besar Apsifor dalam memastikan tersedianya psikolog dengan kompetensi praktik forensik yang telah diatur standarnya.
“Kami telah memiliki program sertifikasi kompetensi dan pelatihan yang bertujuan mempersiapkan psikolog yang mampu memberikan penilaian, keterangan ahli, hingga intervensi berdasarkan bukti ilmiah,” tambahnya.
Kesenjangan
Selain itu, ia juga menyoroti masih adanya perbedaan antara jalur pendidikan akademik dan jalur keahlian. Tidak semua lulusan sarjana psikologi memiliki izin untuk berpraktik secara profesional, sehingga diperlukan jenjang pendidikan keahlian yang sesuai dengan standar pelayanan psikologi.
“Psikologi forensik bukan hanya sekadar memahami tindakan seseorang, tetapi juga memberikan kesaksian yang memiliki kekuatan hukum dan dapat memengaruhi putusan pengadilan. Oleh karena itu, kemampuannya harus bisa diukur,” katanya.
Saat ini, di Indonesia, tidak tersedia pendidikan formal terkait psikologi forensik. “Saat ini, psikologi forensik belum ada baik dalam jalur profesi maupun akademik,” ujar Nathanael.
Untuk mengembangkan kompetensi formal, beberapa psikolog perlu menyelesaikan pendidikannya di luar negeri.
Ditambahkan oleh Nathanael, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi yang paling sering ditangani oleh psikologi forensik. Meskipun dia tidak menyangkal, kasus korupsi kini juga mulai banyak melibatkan psikolog forensik.
Di sisi lain, Dekan Fakultas Psikologi Unisba, Dr. Dewi Sartika, Dra., M.Si., Psikolog, menyampaikan bahwa kegiatan ini mengundang para akademisi, peneliti, serta praktisi psikologi forensik dari berbagai daerah.
“Acara ilmiah tahunan ini menjadi wadah kerja sama untuk memperkuat peran psikologi dalam penerapan hukum, pemulihan korban, serta pemulihan pelaku,” katanya.
Mereka juga mengakui, beberapa psikolog dari Unisba telah terlibat dalam penyidikan perkara hukum serta pendampingan di lapas/Bapas. (*)
