Sebagai bentuk protes keras terhadap keputusan Uni Eropa yang memasukkan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) ke dalam daftar organisasi teroris, Iran memanggil seluruh duta besar negara-negara Uni Eropa yang terakreditasi di Teheran, Senin (2/2/2026).
IRAN, tujuhmenit.com- Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menyatakan kepada wartawan bahwa pemanggilan para duta besar tersebut dilakukan pada hari Ahad, menyusul keputusan Uni Eropa yang dianggap provokatif.
Seperi dilansir Republika, Senin (2/2/2026), dalam pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Brussels, blok tersebut menyetujui paket sanksi baru terhadap sejumlah pejabat Iran, termasuk Menteri Dalam Negeri Eskandar Momeni, atas peran mereka dalam tindakan keras terhadap demonstrasi. Uni Eropa juga secara resmi menetapkan Korps Garda Revolusi sebagai organisasi teroris.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada hari Kamis sebelumnya, para menteri Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi kepada Jaksa Agung, Mohammad Movahedi Azad, serta 15 pejabat lainnya dan enam entitas terkait, termasuk komandan Garda Revolusi, Seyed Majid Faiz Jafari, kepala Pengadilan Revolusi Iman Afsahari, dan Kepala Staf Khatam al-Anbiya, Ali Abdollahi, sebagaimana tercantum dalam daftar resmi yang diterbitkan blok tersebut, sebagaimana diberitakan Al Arabiya.
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengumumkan keputusan tersebut melalui platform X, menyatakan bahwa para menteri luar negeri Eropa telah mengambil langkah tegas dengan menetapkan Korps Garda Revolusi Islam sebagai organisasi teroris. Ia menambahkan, “Rezim mana pun yang membunuh rakyatnya sendiri akan menuju kehancurannya,” merujuk langsung pada rezim Iran.
Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, juga menyatakan dukungan melalui unggahan di X, menegaskan bahwa negara-negara Eropa “berdiri bersama rakyat Iran dan mendukung sanksi terhadap rezim tersebut.”
Beberapa negara anggota Uni Eropa, khususnya Prancis dan Italia, dalam beberapa hari terakhir secara terbuka menyatakan dukungan mereka terhadap langkah ini untuk memasukkan Garda Revolusi ke dalam daftar organisasi teroris Uni Eropa.
Keputusan tersebut diambil setelah berbagai organisasi hak asasi manusia menuduh Garda Revolusi sebagai dalang utama di balik penindasan brutal terhadap protes baru-baru ini di Iran, yang menyebabkan ribuan korban jiwa.
Dalam unggahan di X pada hari Jumat, Larijani menegaskan, bahwa Barat tidak mendefinisikan terorisme, melainkan menggunakannya sebagai alat politik.” Ia menyoroti standar ganda, di mana dukungan terhadap “pembunuh di Gaza,” penanaman teroris, dan rekayasa ketidakamanan dianggap sebagai urusan politik, sementara perjuangan Garda Revolusi melawan ISIS justru dicap sebagai terorisme.***
