Tujuhmenit.com – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan siap menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).
Mahfud mengapresiasi sikap tanggung jawab yang ditunjukkan Prabowo, namun ia menilai langkah itu belum cukup tanpa pembongkaran mekanisme pengadaan proyek yang sejak awal dinilai tidak transparan.
“Hari ini Pak Prabowo berpidato tadi, sudahlah Whoosh itu urusan kecil, saya yang nanggung,” ujar Mahfud MD dalam kanal YouTube Rhenald Kasali yang tayang pada Kamis, 6 November 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tetapi jangan lupa juga dibongkar mekanisme pengadaannya, proses pengadaannya,” tegas Mahfud.
Dugaan Korupsi dalam Pemindahan Mitra Proyek
Mahfud MD menilai proyek Kereta Cepat Whoosh sejak awal tidak bebas dari potensi praktik korupsi, terutama saat keputusan pemerintah memindahkan kerja sama dari Jepang ke Tiongkok tanpa penjelasan terbuka kepada publik.
“Ini jelas sudah ada korupsinya ketika memindahkan dari Jepang ke Cina tanpa penjelasan. Itu korupsi,” ujarnya tegas.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut mengungkap bahwa keputusan pemindahan itu justru membuat beban utang negara meningkat tajam.
“Kalau dengan Jepang berlanjut, itu satu tahun bunga atau utang yang harus dibayar hanya sekitar Rp73 sampai Rp75 miliar. Kalau ini (dengan Cina) bisa sampai Rp2 triliun,” ungkapnya.
Inkonsistensi dalam Pendanaan Proyek
Mahfud juga menyoroti ketidakkonsistenan pemerintah dalam pendanaan proyek Whoosh. Menurutnya, sejak awal pemerintah berkomitmen tidak akan menggunakan dana APBN, namun kebijakan yang muncul kemudian justru membuka peluang penggunaan dana publik.
“Tiba-tiba sekarang muncul kaitannya dengan APBN bahkan sekarang enggak konsisten,” ujar Mahfud.
“Peraturan Menteri Keuangan malah mengatur pemberian jaminan pemerintah terhadap bisnis PT Kereta Api Indonesia,” tambahnya.
Mahfud menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap proyek besar seperti Whoosh tidak boleh berhenti pada penyelesaian utang semata, tetapi juga harus disertai audit menyeluruh dan pengungkapan pihak yang terlibat dalam prosesnya.
Respons Terhadap Sikap Prabowo
Pernyataan Mahfud muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan siap bertanggung jawab atas proyek Kereta Cepat Whoosh, yang sebelumnya menimbulkan perdebatan soal efisiensi dan utang.
Langkah Prabowo itu dinilai sebagai sinyal sikap politik baru pemerintahan terhadap proyek warisan besar dari periode sebelumnya.
Namun, Mahfud mengingatkan agar tanggung jawab tersebut juga diiringi dengan upaya membenahi sistem dan memastikan transparansi pengelolaan keuangan negara di masa mendatang.***
Editor : Diens
Sumber Berita : Bangbara
