Ringkasan Berita:
- Pengajuan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional ditentang oleh beberapa pihak karena ada catatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu.
- Ahli menilai Soeharto lebih layak mendapatkan gelar Pahlawan Kemerdekaan.
- Penghargaan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto berpotensi memicu perdebatan etis dan politik di kalangan masyarakat.
AdinJava– Sebanyak 40 tokoh diajukan sebagai Pahlawan Nasional, termasuk Presiden RI yang ke-2, Soeharto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun usulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional ditolak oleh beberapa pihak.
Hal ini disebabkan oleh beberapa catatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu.
Lalu jika ditolak menjadi Pahlawan Nasional, apa yang lebih pantas?
Lebih Tepat Diingat sebagai Pahlawan Kemerdekaan
Ahli politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak memberikan penjelasan mengenai usulan yang tepat terkait Soeharto.
Menurutnya, Soeharto lebih layak diingat sebagai pahlawan kemerdekaan, dibandingkan dengan Pahlawan Nasional.
Karena kontribusi Soeharto selama perang melawan penjajahan dianggap cukup besar.
“Pak Harto memiliki banyak jasa dalam perang kemerdekaan. Salah satu yang terkenal adalah perannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta,” ujar Zaki saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/11/2025).
Menurutnya, Soeharto merupakan salah satu tokoh utama yang memicu serangan tersebut, di mana TNI berhasil menguasai Yogyakarta.
“Jabatan pahlawan kemerdekaan menurut saya lebih objektif dan bisa diterima oleh berbagai elemen bangsa,” ujarnya.
Perdebatan Moral
Zaki mengungkapkan, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dapat memicu perdebatan etis dan politik yang sangat sengit di kalangan masyarakat.
Tidak hanya itu, penghargaan Pahlawan Nasional bagi Soeharto justru berisiko mengaburkan semangat perubahan.
Ia menyampaikan, gelar Pahlawan Nasional seharusnya diberikan secara terbatas karena mencerminkan martabat bangsa dan standar etika masyarakat.
“Penghargaan Pahlawan Nasional menunjukkan bahwa tokoh tertentu menjadi acuan martabat atau harga diri kita sebagai sebuah bangsa. Bukan hal yang remeh, bukan pula soal kompromi politik,” ujarnya.
Oleh karena itu, Zaki memperingatkan agar pemerintah tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan yang berisiko memicu perpecahan politik.
“Mempertimbangkan penolakan yang luas dari masyarakat, khususnya para aktivis dan akademisi, pemerintah perlu lebih cerdas. Tunda pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto,” tambahnya.
Bahlil Mengusulkan Seluruh Presiden Mendapatkan Gelar Pahlawan Nasional
Sebelumnya, rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto mendapat perhatian dari berbagai kalangan, karena adanya sejumlah catatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu.
Namun, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menyarankan agar semua presiden Indonesia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.
“Bila diperlukan, kami menyarankan seluruh tokoh bangsa yang pernah menjadi presiden agar dipertimbangkan untuk diberikan gelar Pahlawan Nasional,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Selain Soeharto, dia juga menyebut Presiden ketiga BJ Habibie serta Presiden keempat Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai tokoh yang pantas menerima gelar Pahlawan Nasional.
“Pak Gus Dur juga memiliki kontribusi terbaik bagi negara ini. Ya, kami juga menyarankan agar dia dipertimbangkan untuk menjadi Pahlawan Nasional. Pak Habibie juga, semuanya,” kata Bahlil.
Fadli Zon: Jadi Masukan
Di sisi lain, Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon mengungkapkan mengenai adanya penolakan dan protes dari sebagian masyarakat terkait pengusulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.
Pada kesempatan tersebut, ia menyikapi penolakan dan protes sebagai masukan.
“Ya, saya pikir itu sebagai masukan, tetapi kami melihat prestasi mereka yang luar biasa,” katanya, yang menjabat sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), dilansir dari Antara, via Kompas.com.
Fadli Zon kemudian memberikan contoh kontribusi Soeharto yang dianggap pantas diusulkan sebagai Pahlawan Nasional, termasuk memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949 saat Agresi Militer Belanda II dan Operasi Pembebasan Irian Barat.
Eks Presiden Soeharto tercatat dalam daftar 49 nama calon pahlawan nasional yang telah disampaikan oleh Dewan GTK kepada Presiden Prabowo Subianto.
Presiden ke-4 Republik Indonesia KH Abdurrahman Wahid juga tercantum di dalamnya.
“Kita mengakui kontribusi mereka yang luar biasa, karena semua 49 nama ini merupakan hasil dari pertimbangan matang melalui analisis,” ujarnya.
“Mereka memiliki kontribusi yang luar biasa, sehingga diajukan. Jika tidak (berkontribusi), maka tidak mungkin diajukan. Jadi, mengenai memenuhi syarat, hal itu memang memenuhi syarat,” tambahnya.
Fadli Zon juga menyampaikan bahwa memasukkan nama Presiden ke-2 Soeharto dalam daftar calon pahlawan nasional merupakan usulan yang diajukan oleh masyarakat.
“Proses pengajuan pahlawan ini dilakukan secara bawah ke atas, dari masyarakat, dari kabupaten/kota, lalu ada tim peneliti yang terdiri dari para ahli dari berbagai bidang. Setelah itu, dari kabupaten/kota menuju provinsi, di sana juga terdapat tim peneliti, akademisi, dan beberapa tokoh yang menilai (disebut) TP2GP, kemudian setelahnya diserahkan kepada TP2GP di Kementerian Sosial,” jelas Fadli Zon menjelaskan tahapan pengusulan calon Pahlawan Nasional.
Informasi terlengkap dan menarik lainnya di Googlenews AdinJava
