Usai Kasus Dugaan Korupsi di BGN, FWK Desak Presiden Prabowo Lakukan Evaluasi Menyeluruh Program MBG

- Editor

Kamis, 4 Juni 2026 - 15:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, tujuhmenit.com – Terungkapnya kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) memicu desakan agar pemerintah melakukan perombakan total terhadap penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menilai langkah ini sangat penting agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto tidak terus dibayangi masalah tata kelola yang merugikan.

Permintaan tersebut disampaikan dalam sebuah diskusi yang digelar FWK di Jakarta pada Rabu (3/6).

Koordinator Nasional FWK, Raja Pane, menegaskan bahwa kasus yang menyeret mantan petinggi BGN menjadi pukulan telak bagi citra pemerintah, mengingat MBG merupakan salah satu program prioritas utama. Ia menilai momen ini adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki seluruh aspek pelaksanaan program, mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan keuangan, penunjukan mitra kerja, hingga sistem pengawasan di lapangan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami meminta Presiden melakukan evaluasi secara menyeluruh. Tujuannya agar program MBG benar-benar tepat sasaran, bermanfaat bagi anak-anak, dan tidak lagi bisa dimanipulasi apalagi dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegas Raja Pane.

Desakan ini muncul setelah Kejaksaan Agung resmi menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua mantan Wakil Kepala BGN sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program MBG untuk periode 2025–2026.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa para tersangka diduga menyalahgunakan wewenangnya dalam proses pemilihan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas menyalurkan makanan. Menurut penyelidikan, yayasan yang seharusnya dipilih melalui mekanisme terbuka dan transparan justru diduga dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana, serta memiliki keterkaitan langsung dengan pejabat dan pegawai di lingkungan BGN.

Baca Juga  Refleksi HPN 2026, Jurnalisme di Persimpangan KUHP Baru

Mantan Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun, menilai kasus ini harus dijadikan titik balik bagi pemerintah dalam mengarahkan masa depan program tersebut.

“Jika program ini ingin dilanjutkan, maka peristiwa ini harus menjadi pelajaran berharga agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan awalnya, bukan seperti selama ini yang kerap menuai masalah,” ujarnya.

Hendry menambahkan bahwa perbaikan mendasar harus dimulai dari penempatan orang-orang yang memiliki integritas dan kompetensi, agar kesalahan serupa tidak terulang kembali.

Sementara itu, wartawan senior AR Loebis menyambut baik pergantian pimpinan BGN dari Dadan Hindayana kepada Naniek S. Deyang. Namun, ia menegaskan bahwa pergantian nama saja tidak cukup, melainkan harus diikuti dengan perubahan nyata dalam sistem kerja.

“Ini merupakan langkah yang patut diapresiasi, sekaligus menjadi ujian berat bagi pimpinan yang baru. Ia harus fokus membenahi sistem agar program ini benar-benar berjalan tepat sasaran,” katanya.

Hal senada disampaikan wartawan senior Sarwani. Ia menekankan bahwa keterbukaan harus menjadi dasar utama pengelolaan program yang menyangkut kebutuhan jutaan anak di seluruh Indonesia. “Seluruh data harus disajikan secara terbuka, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

Di sisi lain, wartawan senior Didin Maninggara mengusulkan agar kepolisian tidak lagi terlibat langsung dalam urusan operasional MBG. Menurutnya, kepolisian sebaiknya lebih difokuskan pada fungsi pengawasan agar batas tugas dan tanggung jawab menjadi lebih jelas dan tidak tumpang tindih.

Program MBG sendiri mulai diluncurkan pemerintah pada awal Januari 2025 dengan tujuan meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi anak usia sekolah. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp85,27 triliun pada tahun 2025 dan meningkat signifikan menjadi Rp268 triliun di tahun 2026, program ini menjadi salah satu kebijakan dengan dana terbesar sekaligus paling mendapat perhatian publik. (K12)

Baca Juga  Hendak Kabur Ke Palembang, Polisi Tangkap Tersangka Pembunuhan Wanita Dibungkus Kardus

Berita Terkait

FWK Apresiasi Terhadap Masyarakat yang Peduli Lingkungan
Kendati Gibran Mundur dari Wapres, Ahmad Khozinudin Tegaskan Dugaan Pidana Suket Tetap Lanjut
FWK Apresiasi Gibran Mundur, Rakyat Wajib Kawal Kasus Penyadapan Ilegal
Diskusi FWK Terbelah Soal Pemberhentian Gibran, Sepakat Keselamatan Rakyat Hukum Tertinggi
Kasus Penyadapan! Seskab Teddy Indra Wijaya Diperiksa POM TNI? Hingga Ada Tersangka Baru
Ditengah Pertikaian Antar Elit, Pemerintah Jangan Abaikan Nasib Rakyat
Polsek Dusun Tengah Tangani Kasus Penganiayaan Pria Lanjut Usia, Terduga Pelaku Berhasil Diamankan 
Gubernur Lemhannas Ingatkan Pentingnya Sikap Kritis dan Independen dalam Sebarkan Nilai Kebangsaan 

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 08:10 WIB

Launching Film “Mimpi Disudut Kota Cimahi”, Ngatiyana Tegaskan Ini Bukan Sekadar Tontonan!

Kamis, 20 Agustus 2026 - 06:50 WIB

Selain Tutup Informasi 6 Perusahaan Peserta Mikom Proyek SMPN 14 yang Gugur, Sekdis Beberkan Review DED yang Tak Diketahui Publik

Senin, 27 Juli 2026 - 08:14 WIB

Rekrutmen Guru Non-ASN Dibuka Disdik Cimahi, Warga Daerah Lebih Diutamakan

Minggu, 26 Juli 2026 - 16:31 WIB

Data Dikunci Rapat, Deddy Cobra: Pemkot Cimahi Diduga Langgar Aturan Keterbukaan

Jumat, 24 Juli 2026 - 22:45 WIB

Desakan Buka Data Lelang SMPN 14 Ditutup Rapat, Disdik Hanya Rilis Pernyataan Tanpa Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 - 08:01 WIB

Pembangunan SMPN 14 Cimahi Senilai Rp4,8 Miliar Segera Dimulai, Usman Rachman Tekankan 5 Kunci Pengawasan

Senin, 13 Juli 2026 - 19:45 WIB

Wali Kota Cimahi Ngatiyana Luncurkan MPLS 2026, Bangun Kesan Pertama Hangat Bagi Ribuan Siswa Baru

Senin, 8 Juni 2026 - 12:34 WIB

Kembali Pimpin Percasi Kota Cimahi 2026-2030, Ahmad Saefullah Fokus Regenerasi & Pembibitan Pecatur Muda

Berita Terbaru

Kepedulian terhadap lingkungan menjadi bahan diskusi FWK. Apresiasi diberikan pada para pihak yang masih peduli lingkungan, baik terhadap satwa endemik maupun terhadap keberadaan hutan yang menjadi habitatnya, Rabu (18/11/2026).

Nasional

FWK Apresiasi Terhadap Masyarakat yang Peduli Lingkungan

Kamis, 19 Nov 2026 - 09:20 WIB