JAKARTA, tujuhmenit.com,- Berkaitan dengan Surat Keterangan (Suket) sebagai pengganti ijazah setara SMA milik Wapres Gibran Rakabuming Raka yang dinilai bermasalah, tidak bisa gugur dengan alasan yang bersangkutan mengundurkan diri. Hal ini ditegaskan praktisi hukum, Ahmad Khozinudin, saat menyikapi mundurnya Gibran.
“Berkaitan dengan Suket yang memenuhi unsur pidana, dugaan itu tidak bisa gugur ketika Gibran mengundurkan diri. Bahkan ketika Gibran yang pada akhirnya diberhentikan dengan tidak hormat melalui proses Impeachment, kasus pidananya tetap bergulir,” kata Ahmad, Rabu (17/11/2026).
Masih menurut Ahmad, Kasus pudana ini adalah kasus yang berdiri sendiri sebagai mana sudah ditegaskan diawal. Dalam proses pidana itu meminta pertanggungjawaban pribadi sebagai pertanggungjawaban pidana, berbeda dengan Wapres yang pertanggungjawabannya dari sisi jabatan yang semestinya diberhentikan sehingga tidak perlu kehilangan keuangan negara untuk memberikan berbagai fasilitas keuangan kepada Gibran karena pengunduran dirinya.
Wapres RI Gibran Rakabuming Raka dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dilaporkan ke Bareskrim Polri. Laporan itu disampaikan oleh Tim Advokasi Penegak Etika, Moral dan Integritas Bangsa terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan yang digunakan saat pendaftaran Pilpres 2024.
“Kami sudah mendapatkan tanda penerimaan di Dumas tentang pengantar laporan polisi kami, yakni berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau penggunaan surat yang isinya tidak benar atau dipalsukan dalam kaitannya dengan pemenuhan persyaratan pencalonan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024,” kata Ahmad.
Menurut Ahmad, objek yang dipersoalkan adalah suket yang diterbitkan Kemendikbud pada Agustus 2019. Di mana suket tersebut dijadikan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran setara sekolah menengah atas (SMA).
“Objek yang dilaporkan suket. Pasal yang dilaporkan Pasal 391 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 itu terkait penerbitnya, yakni Dikdasmen, kemudian ayat 2 itu yang menggunakan suket tadi, yakni Gibran,” jelasnya.
Aduan ini dilayangkan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Gibran. Ahmad menyebut meski gugatan tak diterima, pertimbangan hukum hakim jadi bukti bahwa Gibran tak punya ijazah setara SMA.
“Mahkamah telah mempertimbangkan, memeriksa data, fakta, dan bukti di persidangan bahwa Saudara Gibran Rakabuming Raka itu tidak memiliki ijazah SMA, SMK, maupun madrasah aliyah,” tutur Khozinudin.
Selain melalui ranah pidana, Ahmad mengatakan pihaknya akan menempuh jalur konstitusional ke DPR. Mereka akan mendorong Sidang Bersama MPR terkait syarat keterpenuhan jabatan wakil presiden.
“Kami juga akan menempuh jalur konstitusional melalui DPR RI untuk mengadukan pelanggaran konstitusional berupa syarat menjadi Wakil Presiden itu terbukti tidak lagi memenuhi syarat,” ujar Ahmad.
Masih kata Ahmad, apa yang dilakukan Gibran itu seperti lari dari tanggungjawab, tidak kesatria. Semestinya jika Gibran memiliki dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan, dia tidak mengundurkan diri dan fight seperti yang diucapkan nya.
“Kendati dia mau fight di PTUN dan di MA itu sudah ditutup, dia masih punya ring pertarungan berikutnya untuk menunjukan dokumen yang dia miliki bukan hanya statement. Ini pada forum hak pendapat yang sudah digalang oleh DPR. Sayangnya Gibran justru mengambil mundur, itu menunjukkan Gibran tidak kesatria,” tegasnya. (Arjava)***






