Kasus Penyadapan! Seskab Teddy Indra Wijaya Diperiksa POM TNI? Hingga Ada Tersangka Baru

- Editor

Sabtu, 7 November 2026 - 12:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Seskab Letkol Inf. Teddy Indra Wijaya

Seskab Letkol Inf. Teddy Indra Wijaya


JAKARTA, tujuhmenit.com- Kabar Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Inf. Teddy Indra Wijaya diperiksa POM TNI terkait kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo ramai beredar di media sosial (Medsos). Kabar tersebut tidak terlepas dari menghilangnya Teddy pasca penangkapan Listyo Sigit Prabowo. Namun Panglima TNI Jenderal Agus Subianto langsung membantah informasi tersebut. 


Agus Subianto menegaskan, kabar pemeriksaan Tedy itu tidak benar. Dia bahkan menyebut informasi yang beredar luas tersebut sebagai hoax. Hal itu dikatakan Agus Subianto saat dihubungi pada Jumat (6/11/2026).

Diberitakan sebelumnya, nama Seskab Teddy Indra Wijaya ikut jadi sorotan ditengah pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Perkara intersepsi komunikasi Kepala Negara ini sebelumnya telah menyeret mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam perkembangan perkara tersebut, jumlah Jenderal Polisi yang ditetapkan sebagai tersangka bertambah menjadi 4 orang. Tersangka terbaru adalah Irjen. Selamet Uliandi. Sebelumnya 3 nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni; mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi.

Direktur Tindak Pidana Cyber (Dirtipi Cyber) Polri, Brigjen Pol. Suhermanto mengatakan, penetapan Selamet Uliandi sebagai tersangka dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara.

“Setelah melakukan gelar perkara, status tersangka kita kenakan kepada yang bersangkutan,” katanya.

Suhermanto menjelaskan, Selamet diduga memberi izin kepada Ahrie Sonta untuk menghapus hasil penyadapan terhadap Prabowo. Saat itu, Selamet menjabat sebagai Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri.

Penyadapan terhadap nomor telpon Prabowo disebut berlangsung sejak 2025 hingga 2026. Selain Presiden, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha juga diduga menjadi sasaran penyadapan. (Arjava)***

Baca Juga  Menuju Tahun 2026, Catatan Hendry Ch Bangun, Forum Wartawan Kebangsaan

Berita Terkait

FWK Apresiasi Gibran Mundur, Rakyat Wajib Kawal Kasus Penyadapan Ilegal
Diskusi FWK Terbelah Soal Pemberhentian Gibran, Sepakat Keselamatan Rakyat Hukum Tertinggi
Ditengah Pertikaian Antar Elit, Pemerintah Jangan Abaikan Nasib Rakyat
Gubernur Lemhannas Ingatkan Pentingnya Sikap Kritis dan Independen dalam Sebarkan Nilai Kebangsaan 
Penanganan Karhutla Kurang Serius, Masyarakat Mulai Frustasi 
Cukup di Komisi II, Bahas Pemakzulan Wapres Gibran Gak Perlu Bentuk Pansus dan Hak Angket
Pasca Putusan MK, Subhan Palal Dorong DPR-RI Lakukan Impeachment Terhadap Wapres Gibran
Meski Tidak Temukan Ijazah Gibran, MK Tolak Gugatan Denny Indrayana Cs.

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 06:54 WIB

FWK Apresiasi Gibran Mundur, Rakyat Wajib Kawal Kasus Penyadapan Ilegal

Sabtu, 7 November 2026 - 12:17 WIB

Kasus Penyadapan! Seskab Teddy Indra Wijaya Diperiksa POM TNI? Hingga Ada Tersangka Baru

Kamis, 5 November 2026 - 08:24 WIB

Ditengah Pertikaian Antar Elit, Pemerintah Jangan Abaikan Nasib Rakyat

Minggu, 25 Oktober 2026 - 10:23 WIB

Gubernur Lemhannas Ingatkan Pentingnya Sikap Kritis dan Independen dalam Sebarkan Nilai Kebangsaan 

Kamis, 15 Oktober 2026 - 16:24 WIB

Penanganan Karhutla Kurang Serius, Masyarakat Mulai Frustasi 

Jumat, 9 Oktober 2026 - 10:24 WIB

Cukup di Komisi II, Bahas Pemakzulan Wapres Gibran Gak Perlu Bentuk Pansus dan Hak Angket

Kamis, 8 Oktober 2026 - 06:17 WIB

Pasca Putusan MK, Subhan Palal Dorong DPR-RI Lakukan Impeachment Terhadap Wapres Gibran

Selasa, 6 Oktober 2026 - 22:03 WIB

Meski Tidak Temukan Ijazah Gibran, MK Tolak Gugatan Denny Indrayana Cs.

Berita Terbaru