Betulkah Polemik PBNU Dipicu Persoalan Pengelolaan Kosensi Tambang? 

- Editor

Minggu, 30 November 2025 - 13:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Ilustrasi tambang. tujuhmenit.com/ist

Foto: Ilustrasi tambang. tujuhmenit.com/ist

JAKARTA, tujuhmenit. com – Di balik kisruh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang berujung pada pencopotan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf,  tersiar kabar ada  persoalan lain yang terjadi di tubuh PBNU.  Rebutan pengelolaan tambang disebut-sebut menjadi akar masalah atas segala peraoalan yang terjadi.

Berdasar sumber yang dihimpun tujuhmenit. com dari berbagai sumber, setelah PBNU mendapatkan konsensi pengelolaan tambang dari Pemerintah berdasar Perpres No. 25 Tahun 2024, ada dua pengusaha yang digadang-gadang akan mengelola tambang jatah PBNU.

Dari dua perusahaan tambang yang ingin bermitra dengan perusahaanya PBNU, PT.  Berkah Usaha Muamalah Nusantara (BUMN), satu pengusaha adalah kolega Menterian ESDM, Bahlil Lahadalia dan satu lagi kolega di lingkaran Istana. Dari sanah sumber  terjadinya conflict of interest di tubuh PBNU.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Seperti yang dikutip pada Kompas.com, Kamis (27/11/2025), Katib Syuriyah PBNU, KH Sarmidi Husna membantah adanya polemik perebutan pengelolaan tambang di internal PBNU.

“Enggak ada sama sekali. Masalah tambang bukan jadi dasar dalam masalah ini, ” katanya.

Masih menurut Sarmidi, akar masalah pemberhentian Gus Yahya sudah tercantum dengan jelas dalam risalah rapat harian Syuriyah PBNU.

“Kalau masalah tambang,  itu isu yang lain. Saya kira isu tambang itu berbeda,” tegasnya.

Diberhentikannya Gus Yahya, berkaitan dengan diundangnya akademikus zionis, Peter Berkowitz, dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional NU.

Rapat harian Syuriyah PBNU pun menilai, hal tersebut melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah An Nahdiyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU. ***

Baca Juga  Tunjangan Naik! Kedua Hakim di Depok Tetap Korupsi

Berita Terkait

Minimnya Pengawasan Jadi Celah “Wakil Tuhan” Berperilaku Kotor!
Tunjangan Naik! Kedua Hakim di Depok Tetap Korupsi
Dewan Pers: Perusahaan Platform AI Telah Menjajah Karya Jurnalistik?
Masyarakat Keluhkan BPJS Kesehatan PBI Mendadak Dinonaktifkan? 
Natalius Pigai: Prestisius! Indonesia Jadi Dewan HAM PBB
FWK: 9 Februari Tetap Hari Pers Nasional, Soroti Sejarah dan Desak Revisi UU Pers
Red Notice Diberlakukan, Riza Chalid Jadi Buronan Interpol
Prabowo: Banyak Kepala Negara Khawatirkan Perang Dunia III

Berita Terkait

Jumat, 13 Februari 2026 - 08:37 WIB

Pengurusan STNK Lebih Mudah dan Nyaman Dengan Sentuhan Humanis di Samsat Cimareme

Jumat, 13 Februari 2026 - 08:32 WIB

Samsat Cimahi Layani dan Edukasi Masyarakat Permudah Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan

Kamis, 12 Februari 2026 - 06:52 WIB

Polantas Menyapa Upaya Kepolisian Perkuat Komunikasi Bersama Wajib Pajak

Kamis, 12 Februari 2026 - 06:47 WIB

Polantas Menyapa, Samsat Cimareme Edukasi Warga Soal Mutasi Kendaraan

Rabu, 11 Februari 2026 - 07:21 WIB

Ancaman Gunakan Plat Nomor Tidak Sesuai Aturan Tak Main-main, Samsat Cimareme Beri Pemahaman Wajib Pajak

Rabu, 11 Februari 2026 - 06:33 WIB

Kasus Penebangan Pohon Minimarket Masih Belum Dikenakan Sanksi, Terkait Perizinan Warga Menduga Ada Kongkalikong Orang Dalam

Selasa, 10 Februari 2026 - 09:32 WIB

Dugaan Perusakan Fasum Milik Pemkot Cimahi, Kepala BPKAD Sebut Kewenangan Sebenarnya Ada di Sekda Sebagai Pengelola

Selasa, 10 Februari 2026 - 08:22 WIB

Tingkatkan Layanan Pajak dan Administrasi Kendaraan, Program “Polantas Menyapa” Kunjungi Samsat Cimahi

Berita Terbaru