Betulkah Polemik PBNU Dipicu Persoalan Pengelolaan Kosensi Tambang? 

- Editor

Minggu, 30 November 2025 - 13:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Ilustrasi tambang. tujuhmenit.com/ist

Foto: Ilustrasi tambang. tujuhmenit.com/ist

JAKARTA, tujuhmenit. com – Di balik kisruh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang berujung pada pencopotan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf,  tersiar kabar ada  persoalan lain yang terjadi di tubuh PBNU.  Rebutan pengelolaan tambang disebut-sebut menjadi akar masalah atas segala peraoalan yang terjadi.

Berdasar sumber yang dihimpun tujuhmenit. com dari berbagai sumber, setelah PBNU mendapatkan konsensi pengelolaan tambang dari Pemerintah berdasar Perpres No. 25 Tahun 2024, ada dua pengusaha yang digadang-gadang akan mengelola tambang jatah PBNU.

Dari dua perusahaan tambang yang ingin bermitra dengan perusahaanya PBNU, PT.  Berkah Usaha Muamalah Nusantara (BUMN), satu pengusaha adalah kolega Menterian ESDM, Bahlil Lahadalia dan satu lagi kolega di lingkaran Istana. Dari sanah sumber  terjadinya conflict of interest di tubuh PBNU.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Seperti yang dikutip pada Kompas.com, Kamis (27/11/2025), Katib Syuriyah PBNU, KH Sarmidi Husna membantah adanya polemik perebutan pengelolaan tambang di internal PBNU.

“Enggak ada sama sekali. Masalah tambang bukan jadi dasar dalam masalah ini, ” katanya.

Masih menurut Sarmidi, akar masalah pemberhentian Gus Yahya sudah tercantum dengan jelas dalam risalah rapat harian Syuriyah PBNU.

“Kalau masalah tambang,  itu isu yang lain. Saya kira isu tambang itu berbeda,” tegasnya.

Diberhentikannya Gus Yahya, berkaitan dengan diundangnya akademikus zionis, Peter Berkowitz, dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional NU.

Rapat harian Syuriyah PBNU pun menilai, hal tersebut melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah An Nahdiyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU. ***

Baca Juga  Rianda Purba: Pencabutan Izin 28 Perusahaan, Percuma Tanpa Ada Tindakan Hukum

Berita Terkait

Ahmad Khozinudin: Gawat! UU Perampasan Aset Diekstensifikasi Menyasar Ke Semua Orang
Syukur Mandar: Ada Penjajah Yang Lebih Berbahaya dari Penjajah Yang Telah Diusir
FWK: Negara Jangan Jadikan Bank Alat Represif
FWK Kecam Penurunan Bendera Merah Putih di Banda Aceh
Refleksi 81 Tahun Indonesia Merdeka: FWK Ingatkan Agar Pemerintah Peka Terhadap Keresahan Masyarakat
Cacat Kelola Tingkat Dewa! Sebagian Besar Pemda Tidak Bisa Bayar Gaji ASN?
Diskusi FWK: Kesantunan Berbahasa Diperlukan dalam Berbangsa dan Bernegara
Kabinet Bayangan: Indonesia Darurat Korupsi Secara Struktural dan Sistemik

Berita Terkait

Selasa, 1 September 2026 - 17:31 WIB

Rekayasa Jalan Dampak dari Proyek Pembangunan Underpass dan Jembatan Dibahas Forum LLAJ Cimahi

Selasa, 1 September 2026 - 08:55 WIB

Kisruh Ditubuh FKPPI KBB Berujung Lapor Polisi, Imron Minta Semua Pihak Bersikap Dewasa

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 21:19 WIB

Kasus Kredit BPR Cirebon Dilimpahkan ke PN Bandung, Jaksa Tunggu Jadwal Sidang

Jumat, 28 Agustus 2026 - 10:31 WIB

Peringati HAN, Ngatiyana Kukuhkan Forum Anak Jati Mandiri Kota Cimahi

Kamis, 27 Agustus 2026 - 12:59 WIB

Cimahi Perangi Peredaran Narkoba Melalui Pawang Ronda

Kamis, 27 Agustus 2026 - 06:48 WIB

Tanggapi Keluhan WP, Samsat Cimareme Segera Perbaiki Toilet Rusak!

Rabu, 26 Agustus 2026 - 10:50 WIB

Toilet Rusak Dikeluhkan Wajib Pajak, Samsat Cimareme Dinilai Abaikan Fasilitas Publik!

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 09:02 WIB

Ngatiyana Akui Kemacetan Bukan Kesalahan Petugas, Tapi Tanggung Jawab Penuh Wali Kota Cimahi

Berita Terbaru

Penemuan mayat. Foto: Ilustrasi

Kriminal

Mayat Wanita Dalam Kardus Hebohkan Warga Babakan Ciparay

Selasa, 1 Sep 2026 - 18:14 WIB