JAKARTA, tujuhmenit.com – Di tengah krisis energi global, Presiden Prabowo Subianto perlu memperbaiki komunikasi publik. Adanya kritik tajam terhadap kinerja pemerintah, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Swasembada Pangan dan Koperasi Merah Putih (KMP), salah satu disebabkan karena komunikasi publik yang belum baik.
Hal ini mengemuka dalam acara Halalbihalal Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) di Jakarta, Rabu (15/4).
Koordinator FWK, Raja Perlindungan Pane, mengapresiasi langkah antisipasi pemerintah, meredam gejolak global dan menjaga daya beli masyarakat, dengan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Diakusi dalam acara halalbihalal ini antara lain menyoroti kinerja ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, perkembangan dan kinerja ekonomi Indonesia kuartal pertama (Q1) tahun 2026. Hadir dalam diskusi itu, antara lain, mantan Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019-2022, Hendry Ch Bangun serta sejumlah wartawan senior.
Hendry Bangun, mantan wartawan Kompas mengatakan, pemerintah sudah cukup baik dalam menangani berbagai persoalan ekonomi nasional. Termasuk melakukan langkah antisipasi dalam menghadapi tantangan krisis energi global akibat perang Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.
Selain menghitung dengan cermat anggaran negara, mengelola ruang fiskal secara hati-hati dan adaptif diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah, tambahnya, juga dituntut memperbaiki kelemahan komunikasi publik dan menggerakkan masyarakat menghemat pemakaian energi.
Diskusi FWK mencatat, hingga kini belum terlihat adanya “sense of crisis”, kepekaan sedang terjadi krisis energi global yang membutuhkan respons cepat dan penanganan serius. Sebab tidak ada kepastian, kapan perang di Timur Tengah akan berakhir. Jika perang berkepanjangan, dunia makin tertekan, dibayangi inflasi tinggi. Makin mahalnya biaya hidup.
“Kita lihat saja, lalu lintas di Jakarta masih macet parah. Ini kan pemborosan energi. Hindari pemborosan,”tambah Hendry Bangun.
Komunikasi publik menjadi isu yang diangkat Raja Pane dan Abdul Rahim Loebis, wartawan senior Kantor Berita “Antara”. Menurut mereka, FWK perlu mendukung kebijakan pemerintah. Upaya menjaga daya beli masyarakat perlu diapresiasi.
Kebijakan subsidi, bantuan tunai langsung bagi kelompok rentan, perlu mendapat perhatian pemerintah. Pekerja media, wartawan tidak dalam keadaan baik-baik saja. Banyak wartawan terkena PHK. Mereka ini perlu mendapat bantuan pemerintah hingga mendapat pekerjaan kembali.
“FWK perlu mendukung kebijakan pemerintah, tapi sebagai wartawan harus tetap kritis,”tambahnya.
Sebaliknya, pemerintah perlu mawas diri, berhati-hari dalam mengelola ekonomi nasional. Jangan sampai persepsi positif masyarakat, dihapus dengan langkah tidak produktif. Seperti, impor 105.000 kendaraan (pikap/truk) dari India untuk mendukung Koperasi Merah Putih. Langkah PT Agrinas Pangan Nusantara, BUMN mengimpor kendaraan ini, merusak citra positif Presiden Prabowo yang sedang gencar menarasikan kemandirian ekonomi Indonesia.
Hendry Bangun juga mengajak anggota FWK melakukan liputan langsung ke lapangan, melihat langsung kehidupan riil masyarakat. Ini penting menjalankan kontrol sosial pers terhadap pemerintah.
Herry Sinamarata, Koordinator Bidang Ekonomi FWK menyebut perlunya kebebasan pers dalam mengkritisi pelaksanaan program pemerintah. Mengutip pendapat ekonom dan peraih Nobel, Amartya Sen bahwasanya kebebasan pers diperlukan dalam pembangunan. Ia juga alat untuk mencapai tujuan pembangunan. Lewat liputan pers, dapat mengungkap terjadinya kemiskinan dan korupsi. Dan, pemerintah harus merespon positif tekanan media.***
