Verifikasi Lapangan dan Evaluasi PUG Jadi Momentum Penting Mengukur Komitmen Pengarusutamaan Gender 

- Editor

Kamis, 12 November 2026 - 19:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, hadir secara virtual dalam kegiatan Verifikasi Lapangan dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang berlangsung di Aula Gedung A Pemkot Cimahi, Kamis (12/11/2026). 

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, hadir secara virtual dalam kegiatan Verifikasi Lapangan dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang berlangsung di Aula Gedung A Pemkot Cimahi, Kamis (12/11/2026). 


CIMAHI, tujuhmenit.com– Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi menunjukkan komitmen memastikan pembangunan yang adil dan setara bagi laki-laki maupun perempuan di Kota Cimahi, melalui kegiatan Verifikasi Lapangan dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang berlangsung di Aula Gedung A Pemkot Cimahi, Kamis (12/11/2026). 


Kegiatan ini dihadiri secara virtual oleh Wali Kota Cimahi Ngatiyana dan Tim Verifikator Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA RI), serta dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Cimahi Maria Fitriana, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Cimahi beserta Pendamping Lapangan Perempuan Kepala Keluarga, Staf Ahli, Asisten, dan unsur Perangkat Daerah.

Wali Kota Cimahi Ngatiyana dalam sambutannya mengatakan, Verifikasi Lapangan dan Evaluasi PUG menjadi momentum penting untuk mengukur sejauh mana komitmen pengarusutamaan gender telah dijalankan. Ngatiyana mengatakan, Pemkot Cimahi telah memiliki Peraturan Wali Kota dan Tim Penggerak PUG, focal point di 100 persen Perangkat Daerah, serta kelompok kerja yang aktif sebagai unsur pendukung terwujudnya PUG di Kota Cimahi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Seluruh SKPD telah menyusun Gender Analysis Pathway dan Gender Budget Statement, tahun ini anggaran responsif gender Kota Cimahi terus meningkat. Kami terus memperkuat data terpilah melalui SIMPONI PPA dan Satu Data Kota Cimahi sebagai dasar kebijakan yang akurat,” katanya.

Wali Kota turut menjelaskan berbagai inovasi dan implementasi program unggulan pendukung PUG, mulai dari Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta), Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, serta pemberdayaaan ekonomi perempuan pelaku UMKM. Dirinya juga menyebutkan inovasi unggul Keluarga Rentan Stunting di Kota Cimahi Tertangani Secara Interaktif (Kera Sakti), dan Kelas Online Bimbingan Calon Pengantin (Kelambi Catin).

Baca Juga  Pipih: HPN Bukan Hanya Seremoni, Jadikan Pengingat Membangun Demokrasi

“Bagi kami anugerah Parahita Ekapraya bukanlah tujuan akhir, tujuan akhir kita yang sesungguhnya adalah kesejahteraan perempuan dan anak di Kota Cimahi. Mari kita jadikan verifikasi ini bukan sebagai beban, tetapi sebagai semangat untuk mewujudkan Cimahi sebagai kota yang ramah perempuan, ramah anak, dan inklusif untuk semua,” ujarnya.

mendapatkan penghargaan saja. Lebih dari itu, PUG merupakan bagian penting dari strategi pembangunan daerah untuk memastikan bahwa setiap warga, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki kesempatan yang adil untuk berpartisipasi, berkembang, memperoleh perlindungan, dan menikmati hasil pembangunan.

“Pembangunan harus diukur dari seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang sosial, maupun kondisi kehidupannya. Oleh karena itu, saya memandang bahwa verifikasi lapangan hari ini bukan semata-mata proses pemeriksaan dokumen atau pemenuhan administrasi,” ujar Maria.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan cermin untuk melihat sejauh mana perspektif gender telah terintegrasi dalam seluruh siklus pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi pembangunan di Kota Cimahi. Pemkot Cimahi berkomitmen memastikan PUG benar-benar hadir dalam kebijakan dan pelayanan pemerintah.

“Kita ingin memastikan bahwa perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, lansia, serta kelompok masyarakat rentan lainnya tidak tertinggal dan mendapatkan perhatian yang semestinya dari pemerintah. Oleh karena itu, kita berkomitmen untuk memperkuat empat pilar penguatan yang harus menjadi perhatian oleh seluruh perangkat daerah, penguatan kelembagaan, penguatan regulasi, perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, penguatan layanan perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan kolaborasi pentaheliks,” ungkapnya.

Sekretaris Daerah menekankan, upaya mewujudkan kesetaraan gender bukan hanya menjadi tanggung jawab satu atau dua institusi. Dirinya mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi mewujudkan kesetaraan gender sebagai bentuk kepedulian, dan sebagai tanggung jawab moral untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.(Arjava)***

Baca Juga  Kasus Ijazah Palsu Jokowi: Polisi Tetapkan 8 Tersangka, Dibagi Dua Klaster Berdasarkan Peran

Berita Terkait

Launching Film “Mimpi Disudut Kota Cimahi”, Ngatiyana Tegaskan Ini Bukan Sekadar Tontonan!
Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas bagi Petugas Penanganan Karhutla
Program SMK Go Global Royale, Buka peluang Kerja ke Luar Negri
Semangat Kepahlawanan Harus Diwujudkan Melalui Kerja Nyata, Pengabdian dan Kepedulian Terhadap Sesama
Raih Predikat Duta Baca Terbaik Jawa Barat, Hasan Harumkan Nama Garut
Hari Pahlawan Momentum Menghidupkan Kembali Nilai-nilai Perjuangan dalam Kehidupan 
Sengketa Lahan Yang Diklaim Milik PT ISA Berlanjut, Pemerintahan Lakukan Mediasi
Matangkan APBD 2027, Instrumen Strategis dalam Menterjemahkan Visi Pembangunan Daerah

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 06:54 WIB

FWK Apresiasi Gibran Mundur, Rakyat Wajib Kawal Kasus Penyadapan Ilegal

Sabtu, 7 November 2026 - 12:17 WIB

Kasus Penyadapan! Seskab Teddy Indra Wijaya Diperiksa POM TNI? Hingga Ada Tersangka Baru

Kamis, 5 November 2026 - 08:24 WIB

Ditengah Pertikaian Antar Elit, Pemerintah Jangan Abaikan Nasib Rakyat

Minggu, 25 Oktober 2026 - 10:23 WIB

Gubernur Lemhannas Ingatkan Pentingnya Sikap Kritis dan Independen dalam Sebarkan Nilai Kebangsaan 

Kamis, 15 Oktober 2026 - 16:24 WIB

Penanganan Karhutla Kurang Serius, Masyarakat Mulai Frustasi 

Jumat, 9 Oktober 2026 - 10:24 WIB

Cukup di Komisi II, Bahas Pemakzulan Wapres Gibran Gak Perlu Bentuk Pansus dan Hak Angket

Kamis, 8 Oktober 2026 - 06:17 WIB

Pasca Putusan MK, Subhan Palal Dorong DPR-RI Lakukan Impeachment Terhadap Wapres Gibran

Selasa, 6 Oktober 2026 - 22:03 WIB

Meski Tidak Temukan Ijazah Gibran, MK Tolak Gugatan Denny Indrayana Cs.

Berita Terbaru