Menteri Perumahan dan Wilayah Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa pemerintah akan meningkatkan dana program bedah pada tahun 2026.rumah tak layak hunisekitar delapan kali lebih besar dibanding tahun ini.
Program bedah rumahyang dikenal dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun ini anggarannya masih sebesar 45 ribu unit, akan meningkatkan alokasi untuk mencapai 400 ribu unitrumahtahun berikutnya. Tujuan program tersebut adalah masyarakat yang termasuk dalam kategori miskin.
“Program BSPS tahun depan akan naik sekitar delapan kali lipat dibanding tahun ini, kenaikannya sangat luar biasa,” ujar Maruarar Sirait saat meninjau perkembangan Rumah Susun ASN Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta di Bantul, Yogyakarta, Jumat malam, 7 November 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Maruarar Sirait mengatakan, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan rumah tidak layak huni merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto kepada kementerian yang ia pimpin.
Ia menjelaskan, dari total anggaran Kementerian PKP tahun 2026 sekitar Rp 10,89 triliun, sebesar Rp 8,1 triliun atau 80 persen diantaranya dialokasikan oleh Prabowo khusus untuk perbaikan rumah yang tidak layak huni bagi warga miskin.
Dengan peningkatan signifikan anggaran operasional rumah sakit, menurut Maruarar Sirait, Presiden Prabowo tidak menyebutkan efisiensi anggaran seperti yang selama ini menjadi tuntutan.
“Kebijakan (menambah anggaran pembangunan rumah) ini merupakan kebijakan anggaran yang berpihak, untuk rakyat miskin. Presiden tidak membicarakan efisiensi, tetapi beliau murah hati, murah hati dalam arti yang positif yaitu menempatkan rakyat di atas segalanya,” ujar Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara.
Maruarar Sirait mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 9,9 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki tempat tinggal. Selain itu, 26,9 juta orang lainnya tinggal di rumah yang tidak layak untuk ditempati. Oleh karena itu, pemerintahan di bawah Presiden Prabowo, menurutnya, berencana membangun lebih banyak rumah subsidi dan memperbaiki kondisi rumah yang tidak layak huni tersebut.
“Anggaran perumahan subsidi juga telah meningkat signifikan oleh Presiden. Jika sebelumnya hanya membangun 200-220 ribu unit setiap tahun, kini naik menjadi 350 ribu unit per tahun,” katanya.
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah tidak hanya berupaya memperluas akses perumahan bagi masyarakat miskin. Namun, peningkatan ini juga dianggap mampu menggerakkan perekonomian rakyat, karena pembangunan satu unit rumah subsidi saja dapat melibatkan empat hingga lima pekerja.
“Itu baru para pekerja, belum ibu-ibu penjaja di sekitar proyek, belum toko bangunan, belum sopir truk dan belum industri bahan bangunan, ekosistemnya yang mendapat manfaat besar,” katanya.
Ditanyai mengenai usulan perluasan rumah subsidi yang pernah diajukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Maruarar Sirait mengatakan masih dalam proses evaluasi.
Purbaya pernah mengusulkan agar luas rumah subsidi diperbaiki dari ukuran yang saat ini ditentukan yaitu 36 meter persegi untuk rumah tapak dan 45 meter persegi untuk apartemen.
Maruarar Sirait rencananya akan melanjutkan komunikasi dengan Purbaya guna membahas usulan perluasan rumah subsidi tersebut.
“Nanti kami akan memeriksa anggarannya, saya akan bertanya kepada Pak Purbaya, bentuk dukungan kementerian apa saja,” ujarnya.
Menurut Maruarar Sirait, usulan tersebut mungkin bisa segera diwujudkan jika anggarannya juga disetujui. Karena perluasan tersebut berdampak pada meningkatnya biaya pembiayaan.
“Jika kami akan sangat senang sekali (perluasan) tersebut dapat terwujud dengan adanya penambahan anggaran, karena hal ini semakin meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Maruarar Sirait mengatakan, selain mempercepat pembangunan rumah subsidi dan program bedah rumah untuk masyarakat miskin, kementeriannya juga sedang memperkuat program yang ditujukan bagi pegawai negeri sipil atau ASN.
Seperti pembangunan perumahan yang layak huni untuk Korps Adyaksa atau kejaksaan, yang juga merupakan petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto.
“Seperti Rusun ASN Kejati DI Yogyakarta ini, telah dibangun dengan baik dan berkualitas serta dapat menjadi contoh yang baik,” kata Ara.
Maruarar Sirait mengatakan, pembangunan rusun ASN kejaksaan tersebut juga merupakan wujud apresiasi terhadap kejaksaan yang telah berjuang keras dalam menjalankan hukum dan memberantas korupsi di Indonesia.
