GARUT, tujuhmenit.com — Pemerintah Kabupaten Garut menyiapkan 620 titik skrining Tuberkulosis (TBC) melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hal tersebut disampaikan dalam Pertemuan Lintas Sektor bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia (RI), Dr. Akhmad Wiyagus, dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, dr. Benjamin Paulus Octavianus, di Gedung Pendopo Kabupaten Garut, Selasa (22/9/2026).
Dalam sambutannya, Bupati Garut Abdusy Syukur Amin, menyambut kehadiran jajaran kementerian sekaligus menyampaikan sejumlah tantangan dalam percepatan penanggulangan TBC di Kabupaten Garut.
Bupati memaparkan, berdasarkan data kependudukan semester 1, Garut dihuni oleh 2.948.000 jiwa dan memiliki luas wilayah 3.101,24 kilometer persegi. Untuk menjangkau 42 kecamatan, 421 desa, dan 21 kelurahan, layanan kesehatan Garut ditopang oleh 67 Puskesmas, 148 Puskesmas Pembantu (Pustu), 4.402 Posyandu, serta 9 Rumah Sakit dengan kapasitas 1.183 tempat tidur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jadi inilah yang menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan bagi masyarakat Garut. Besarnya penduduk dan luas wilayah dengan tersebarnya permukiman yang menjadikan akses percepatan deteksi dini serta kesimbungan pelayanan sebagai tantangan sekaligus prioritas kami. Bagi kami Cek Kesehatan Gratis (CKG) bukan sekedar kegiatan pemeriksaan tapi juga pintu masuk untuk deteksi dini dan penemuan kasus termasuk tuberkolosis (TB),” ujar Bupati Garut.
Bupati mengatakan, penemuan kasus TBC positif di Garut meningkat seiring dengan penguatan deteksi. Jumlah kasus meningkat dari 5.378 kasus pada 2021 menjadi 9.709 kasus pada 2025, dengan total kumulatif lima tahun mencapai 41.505 kasus.
Melalui Active Case Finding (ACF) yang terintegrasi dengan program CKG, Garut telah melakukan skrining terhadap 94.633 orang di 573 lokasi dan menemukan 4.904 orang positif TBC.
Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Kabupaten Garut juga telah menetapkan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC Tahun 2025-2029 serta membentuk Tim Percepatan Pengendalian TBC hingga tingkat desa.
Bupati Garut menyampaikan terima kasih kepada Wamendagri, Wamenkes RI, Dinas Kesehatan Jawa Barat, dan seluruh mitra yang telah mendukung program penanggulangan TBC di Kabupaten Garut.
Sementara itu, Wamendagri RI, Dr. Akhmad Wiyagus, menekankan bahwa kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. Ia mengapresiasi kolaborasi lintas instansi dalam upaya penanggulangan TBC.
“Bicara kesehatan bukan hanya bicara Kementerian Kesehatan, tetapi butuh kolaborasi. Jawa Barat mencatat capaian penemuan kasus TBC sebesar 96%, namun cakupan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) baru 17%. Ini adalah PR kita bersama. Kuncinya pada kontak erat yang harus meminum TPT,” jelas Wamendagri.
Ia juga mengapresiasi komitmen Bupati Garut yang telah memasukkan anggaran penanganan TBC secara khusus ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Di sisi lain, Wamenkes RI, dr. Benjamin Paulus Octavianus, memberikan apresiasi kepada Provinsi Jawa Barat terkait upaya pemberantasan TBC, khususnya dari sisi pelaporan dan kinerja lapangan.
Wamenkes menegaskan bahwa kesehatan merupakan bagian dari program Asta Cita yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto.
Ia memaparkan, penemuan kasus TBC nasional meningkat dari 48,46 persen pada periode 2020-2021 menjadi 80 persen pada tahun lalu. Dari estimasi 1.090.000 kasus, sebanyak 867.000 pasien telah mendapatkan pengobatan.
Sebagai tindak lanjut, Wamenkes menyampaikan rencana pelaksanaan program CKG menggunakan alat X-Ray di 10.939 titik di Jawa Barat. Kabupaten Garut akan mendapatkan alokasi skrining di 620 titik atau lokus.
“Tolong dikawal karena saya siapkan anggaran khusus. Harapannya, kolaborasi lintas sektor ini terus terealisasi agar kita dapat segera mengurangi angka TBC di Indonesia,” tutup Wamenkes.
Pertemuan tersebut ditutup dengan kesepahaman bahwa upaya eliminasi TBC di Kabupaten Garut maupun secara nasional membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Keterlibatan tersebut mencakup aparat desa, kader, fasilitas kesehatan, organisasi profesi, dunia usaha, media, hingga masyarakat. (M.Ismail)***
