Kota Cimahi, tujuhmenit.com – Keberadaan kawasan industri di Kota Cimahi menuai kritik tajam dari kalangan aktivis lingkungan. Mereka menilai fenomena ini sebagai sebuah “paradoks”, di mana dalih pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan yang justru merusak ekosistem dan kurang berpihak pada masyarakat lokal.
Tim Advokasi Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Barat, Fauqi, menyoroti minimnya serapan tenaga kerja lokal meski pabrik menjamur. Menurutnya, industri di Cimahi seringkali hanya menjadikan wilayah ini sebagai basis produksi tanpa adanya distribusi ekonomi yang merata bagi warga sekitar.
“Di satu sisi, industri diklaim bisa menaikkan taraf hidup. Tapi faktanya, penyerapan tenaga kerja lokal sangat minim dan dampak ekonominya tidak dirasakan langsung oleh warga. Ini memunculkan pertanyaan, industri ini sebenarnya menguntungkan siapa?” ujar Fauqi, Jumat (24/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fauqi juga menyoroti sejumlah kejanggalan, mulai dari perencanaan tata ruang yang dianggap tidak sesuai, hingga pelanggaran yang sering terjadi dalam operasional industri.
Selain itu, proses perizinan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dinilai masih sebatas formalitas. Partisipasi masyarakat seringkali diabaikan atau digantikan oleh oknum tertentu. Begitu juga dengan laporan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) yang dianggap tidak transparan.
“Aturan yang dibuat pemerintah sendiri pun jarang ditaati. Kita kehilangan peran pemerintah dalam hal pengawasan dan penindakan tegas terhadap pencemaran yang terjadi secara sistematis,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Cimahi yang dikonfirmasi terkait hal ini belum memberikan tanggapan atau keterangan apa pun.
Sekretaris Apindo Kota Cimahi, Christina Sri Manunggal sudah coba dikonfirmasi, akan tetapi hingga berita ini dibuat tidak memberikan tanggapan. (eri)
