JAKARTA,tujuhmenit.com- Deforestasi atau pembalakan hutan yang dilakukan secara ugal-ugalan merupakan biang kerok dari bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatra Barat. Tindakan kejahatan terhadap alam ini seakan dibiarkan menjadi malapetaka yang menyengsarakan rakyat.
Hal ini ditegaskan Advokat Ahmad Khozinudin yang juga dikenal sebagai aktivis penentang oligarki dalam acara ‘Rakyat Bersuara’ di iNews TV, Selasa (23/12/2025).
“Saya mau tegaskan tidak ada industri sawit di negeri kita itu yang dibangun di atas pembebasan kebun-kebun rakyat. Beberapa saja lah pake plasma. Mayoritasnya adalah apa? Mengambil lahan hutan kita, itu dikonfersi menjadi sawit,” katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Masih menurut Ahmad, pada saat Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan melakukan audit terhadap lahan sawit-sawit ilegal. Dari 9 juta ha lahan yang diaudit, terbukti ada 3,3 juta lahan sawit ilegal. Lalu apa yang dilakukan negara dengan keberadaan lahan ilegal tersebut, Negara hanya menormalisasi keberadaan lahan tersebut dengan sistem pemutihan.
“Apa yang bisa diambil dari proses memutihkan ini? Gak ada efek jera. Makanya pembalakan hutan itu makin merajalela, gak peduli rakyat nanti akan banjir seperti apa,” tegasnya.
Khozinudin pun menyayangkan kenapa hari ini kita hanya mengarahkan kepada rakyat kecil, misalnya tidak belajar tentang bagaimana memperlakukan lingkungam dengan baik, sekolah- sekolah dipersalahkan karena tidak mengajarkan anak bagaimana memperlakukan hutan.
“Tapi oligarki kayu, oligarki sawit ini tidak pernah di hukum oleh negara. Itu perusahan besar, semua juga udah tau pemainnya, saya gak perlu spil di sini. Yang mau saya katakan, itu dari modus izin konsensi misalnya ya 100 ribu ha yang di buka, yang dikerjakan 250 ribu ha. Artinya ada perluasan yang membabat hutan di luar luasan wilayah konsensi,” tegasnya.
Di luar itu ada yang benar-benar ilegal, sampai hari ini belum disentuh. Dengan kondisi seperti itu Ahmad pun mempertanyakan, apakah negara benar-benar bisa hadir membersamai rakyat?
“Saya benar-benar tersentuh dengan apa yang disampaikan Mualim (Gubernur Aceh), Kita tidak bisa berharap lagi selain pada Allah. Kalau berharap pada manusia kecewa! Itu tamparan keras pada pemerintah sebenarnya,”tagasnya.
Stetmen dari Aceh itu mengkonfirmasi bahwa tidak ada lagi yang bisa diharapkan, walaupun ditegaskan Ahmad mungkin ungkapan yang Dia sampaikan dengan gaya bahasa hiperbola, namun itulah fungsi dari rakyat.
“Jangan harapkan fungsi rakyat itu seperti buzer, ada yang benar di puji-puji. Enggak! Rakyat itu dalam konteks akidah Islam amar ma’ruf nahi munkar ada dua. Pertama, kalau kekuasaan itu benar, kita diemin udah cukup itu point. Yang kedua kalau keliru memang harus bersuara,” katanya. ***
