Ditengah Pelantik 234 Pejabat di Lingkungan Pemkab Garut, Bupati Soroti Hasil kompetensi Literasi Digital

- Editor

Jumat, 20 November 2026 - 20:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, melantik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut. Kegiatan berlangsung di Lapangan Tenis Rumah Jabatan Bupati Garut, Kecamatan Garut Kota, Jumat (20/11/2026).

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, melantik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut. Kegiatan berlangsung di Lapangan Tenis Rumah Jabatan Bupati Garut, Kecamatan Garut Kota, Jumat (20/11/2026).


GARUT, tujuhmenit.com – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, melantik 234 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut. Pelantikan berlangsung di Lapangan Tenis Rumah Jabatan Bupati Garut, Kecamatan Garut Kota, Jumat (20/11/2026).


Bupati Garut menyampaikan bahwa pelantikan tersebut merupakan upaya pemerintah daerah untuk mengisi kekosongan jabatan secara cermat dan terukur. Menurutnya, penataan birokrasi memiliki kompleksitas tersendiri karena pengisian satu jabatan dapat memicu pergeseran pada posisi lain yang ditinggalkan.

“Ini yang kadang-kadang kompleks rumit sehingga kita harus hati-hati. Karena kita ingin meyakinkan bahwa orang yang ditugaskan di tempat yang baru itu sesuai dengan kompetensi, minatnya, dan juga salah satunya juga lokasi rumah ya,” ucapnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia mengakui, penempatan pegawai di wilayah kecamatan menjadi tantangan tersendiri karena domisili PNS di Kabupaten Garut cenderung terkonsentrasi di wilayah Garut tengah. Di sisi lain, Pemkab Garut juga menerapkan prinsip *tour of duty* atau rotasi penugasan agar aparatur memperoleh pengalaman di berbagai posisi dan wilayah kerja.

“Jadi supaya banyak pengalaman, banyak teman, biasa komunikasi koordinasi, dan nanti banyak perspektif. Pasti beda antara orang keuangan dan orang wilayah, beda cara mikirnya. Kalau mereka punya pengalaman di mana-mana ketika tukar pendapat diskusi itu bisa memahami, sikap orang itu cara mikirnya beda-beda. Tapi kan semuanya sama untuk satu tujuan,” ujarnya.

Terkait pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang masih kosong, Syakur menjelaskan bahwa pelantikannya masih menunggu waktu yang tepat agar dapat dilaksanakan secara serentak. Ia juga menyebut adanya ketentuan masa jabatan minimal dua tahun untuk pergeseran jabatan.

Baca Juga  Wali Kota Cimahi Tegaskan, Pembangunan SMPN 14 Harus Tepat Spek

Kepada para pejabat yang baru dilantik, Bupati berpesan agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, amanah, dan ikhlas. Ia juga meminta para pejabat memahami kondisi riil Kabupaten Garut, khususnya di wilayah kerja masing-masing.

Sejumlah tantangan yang menjadi perhatian, di antaranya peningkatan angka partisipasi sekolah, produktivitas ekonomi daerah, serta kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan penerapan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).

Selain itu, Bupati menyoroti hasil uji kompetensi yang menunjukkan perlunya peningkatan literasi digital di kalangan PNS Kabupaten Garut. Menurutnya, pemanfaatan aplikasi dan teknologi dalam tata kelola pemerintahan dapat dimulai dengan membiasakan penggunaannya dalam aktivitas kerja sehari-hari.

“Satu lagi yang menarik itu ada hasil uji kompetensi, PNS Garut itu masih perlu ditingkatkan literasi digitalnya, makanya sekarang saya banyak menggunakan aplikasi. Itu nunjukin bahwa itu bukan sesuatu yang jauh dari kita sesuai sehari-hari, saya kan punya absen 25 ribu orang pegawai. Pak bisa gak, buktinya saya punya. Sehingga kita dibiasakan menggunakan teknologi untuk mempermudah pekerjaan kita.”

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Garut, Kristanti Wahyuni, menyampaikan bahwa jumlah PNS yang dilantik sebanyak 234 orang. Rinciannya terdiri atas 67 Pejabat Administrator, 132 Pejabat Pengawas, dan 35 Pejabat Fungsional.

“(Yang dilantik) 234, pejabat administratornya 67, pejabat pengawasnya 132, dengan fungsional 35 orang. Masih ada yang kosong. Kalau untuk pejabat administrator itu ada 6, 2 (di antaranya) adalah Sekmat Selaawi kemudian Kabid di Diskominfo, 4 lagi Kabid di DPMPTSP. Tetapi akan disesuaikan kelembagaan, sehingga kemungkinan yang 4 bidang tidak dilakukan pengisian,” ucapnya. (Mail)***

Berita Terkait

Bupati Garut Apresiasi Program Pembinaan Lapas dan Layanan Keimigrasian
Pelayanan Perubahan Data Kependudukan Terintegrasi, Pengantin Baru Mudah Urus KK dan KTP-el
Bartim Raih Tiga Penghargaan dalam Ajang Apresiasi Perpustakaan Tingkat Provinsi Kalteng Tahun 2026
Launching Film “Mimpi Disudut Kota Cimahi”, Ngatiyana Tegaskan Ini Bukan Sekadar Tontonan!
Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas bagi Petugas Penanganan Karhutla
Verifikasi Lapangan dan Evaluasi PUG Jadi Momentum Penting Mengukur Komitmen Pengarusutamaan Gender 
Program SMK Go Global Royale, Buka peluang Kerja ke Luar Negri
Semangat Kepahlawanan Harus Diwujudkan Melalui Kerja Nyata, Pengabdian dan Kepedulian Terhadap Sesama

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 05:41 WIB

Kendati Gibran Mundur dari Wapres, Ahmad Khozinudin Tegaskan Dugaan Pidana Suket Tetap Lanjut

Jumat, 13 November 2026 - 06:54 WIB

FWK Apresiasi Gibran Mundur, Rakyat Wajib Kawal Kasus Penyadapan Ilegal

Kamis, 12 November 2026 - 05:02 WIB

Diskusi FWK Terbelah Soal Pemberhentian Gibran, Sepakat Keselamatan Rakyat Hukum Tertinggi

Sabtu, 7 November 2026 - 12:17 WIB

Kasus Penyadapan! Seskab Teddy Indra Wijaya Diperiksa POM TNI? Hingga Ada Tersangka Baru

Kamis, 5 November 2026 - 08:24 WIB

Ditengah Pertikaian Antar Elit, Pemerintah Jangan Abaikan Nasib Rakyat

Minggu, 25 Oktober 2026 - 10:23 WIB

Gubernur Lemhannas Ingatkan Pentingnya Sikap Kritis dan Independen dalam Sebarkan Nilai Kebangsaan 

Kamis, 15 Oktober 2026 - 16:24 WIB

Penanganan Karhutla Kurang Serius, Masyarakat Mulai Frustasi 

Jumat, 9 Oktober 2026 - 10:24 WIB

Cukup di Komisi II, Bahas Pemakzulan Wapres Gibran Gak Perlu Bentuk Pansus dan Hak Angket

Berita Terbaru