BATUJAJAR, tujuhmenit. com – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan tidak hanya sebatas mencari keuntungan semata dengan memberikan menu yang terkesan alakadarnya.
Hal ini disampaikan Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Deniswara saat menyikapi masih adanya persoalan dalam pelaksanaan MBG di lapangan.
“Saya berharap, SPPG jangan hanya mencari keuntungan saja. Tapi cobalah konsekwen dengan bisnis yang satu ini. Harus sesuai dengan aturan dari BGN (Badan Gizi Basiobal),” kata Denis saat ditemui tujuhmenit.com, Kamis (8/1/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Denis berharap program MBG ini dapat terjaga kualitasnya dengan baik, dari menu yang disajijan maupun sistem pendistribusiannya. Oleh karena itu sebagai upaya peran aktif dalam program MBG ini, Ia mengintruksikan kepada seluruh kader PP di wilayahnya, untuk ikut serta mengawasi proses MBG.
“MBG ini kan program pusat, yang memgutamakan perbaikan gizi masyarakat. Jadi kualitas menunya ya harus betul-betul memenuhi kebutuhan gizi,” ujarnya.
Masih menurut Denis, instruksi pengawasan yang dilakukannya cukup berdasar, karena hasil temuan di lapangan menunjukan menu yang disajikan terkesan tidak memenuhi standar gizi sebagaimana yang telah diberikan Badan Gizi Nasiobal (BGN). Sehingga wajar saja apabila pihaknya meragukan nilai gizi yang terkandung dalam menu tersebut.
Di Bandung Barat sendiri tercatat sebanyak 122 SPPG. Dan berdasar informasi dari Dinas Kesehatan Bandung Barat baru 36 SPPG yang telah mengantungi Sertifikat Laik Higiene (SLHS). SLHS sangat dibutuhkan dalam upaya menjamin menu yang dibuat sesuai standar gizi.
Program MBG yang digulirkan Presiden Prabowo ini, sebagai upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menuju Generasi Emas tahun 2045. Oleh karena itu, ia berharap dalam pelaksanaannya semua pihak berpartisipasi aktif. Baik bagi para pengusaha sebagai penyedia MBG, maupun masyarakat, bersama-sama menunjang kelancaran program tersebut.
“Sekali lagi saya tekankan, terutama kepada kader PP di Bandung Barat untuk mengawasi prosesnya. Apabila ditemukan hal yang tidak sesuai, mari kita koordinasikan dengan pihak-pihak yang berkompeten,” tegasnya. (K 12)
