Masyarakat Keluhkan BPJS Kesehatan PBI Mendadak Dinonaktifkan? 

- Editor

Sabtu, 7 Februari 2026 - 15:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Masyarakat penerima BPJS Kesehatan PBI mempertanyakan penonaktifan kepesertaan mereka.  Foto: Ilustrasi layanan BPJS/Net

Masyarakat penerima BPJS Kesehatan PBI mempertanyakan penonaktifan kepesertaan mereka. Foto: Ilustrasi layanan BPJS/Net


Masyarakat yang mendapatkan bantuan BJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), tiba-tiba saja dinonaktifkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari masyarakat,  terlebih bagi mereka yang membutuhkan layanan kesehatan. 


JAKARTA, tujuhmenit.com –  BPJS Kesehatan BPI ini, hanya diberikan kepada mereka dari kalangan miskin atau rentan miskin, berhak menjadi prioritas program tersebut. Adanya pemutakhiran data yang dilakukan, membuat sejumlah peserta BPJS Kesehatan PBI dinonaktifkan.

Seperti dilansir Kompas.com, penonaktifan PBI sebenarnya bukan kewenangan BPJS Kesehatan, melainkan ditetapkan melalui SK Menteri Sosial No.3/HUK/2026 yang berlaku mulai Februari 2026. Peserta yang tidak lagi memenuhi syarat otomatis tidak diaktifkan sebagai PBl. Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab mereka dinonaktifkan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pertama karena data peserta tidak ditemukan dalam Data Tunggal Kesejahteraan Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini sifatnya dinamis dan bakal diperbarui setiap tiga bulan sekali.

Penyebab lainnya bisa karena peserta sudah berada di desil 6-10 berdasarkan hasil ground checking dan verifikasi terbaru Kemensos.

Sementara bantuan BJPS Kesehatan PBI diprioritaskan hanya masyarakat yang tergolong kalangan ke bawah atau miskin ekstrem di desil 1-5.

Kondisi Ekonomi 

Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem, Irma Suryani Chaniago, juga mengakui banyak peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan akibat adanya pembaruan data.

“Karena memang terjadi perubahan kondisi ekonomi, dari menganggur tiba-tiba dapat kerjaan. Tadinya tidak punya usaha, sekarang punya usaha dan mapan, sementara yang bersangkutan masih terus memegang kartu PBI,” ujar Irma kepada Kompas.com, Kamis (5/2/2026).

Irma menekankan, orang-orang yang dulunya memiliki kartu BPJS PBI tapi kini sudah mapan memang harus dinonaktifkan dari kepesertaan PBI. Dengan begitu, jatah PBI-nya bisa dinikmati oleh orang lain yang lebih membutuhkan.

Baca Juga  Syukur Mandar: Ada Penjajah Yang Lebih Berbahaya dari Penjajah Yang Telah Diusir

Terlepas dari itu, Irma mengakui banyak juga keluhan dari pemegang kartu PBI yang memang masih miskin dan membutuhkan akses pelayanan kesehatan dari BPJS tersebut, tapi tiba-tiba dinonaktifkan. ***

Berita Terkait

Penanganan Karhutla Kurang Serius, Masyarakat Mulai Frustasi 
Cukup di Komisi II, Bahas Pemakzulan Wapres Gibran Gak Perlu Bentuk Pansus dan Hak Angket
Pasca Putusan MK, Subhan Palal Dorong DPR-RI Lakukan Impeachment Terhadap Wapres Gibran
Meski Tidak Temukan Ijazah Gibran, MK Tolak Gugatan Denny Indrayana Cs.
Catatan Hendry Ch Bangun (FWK) Dengan Olahraga Kita Bersatu
FWK INGATKAN PRABOWO: MOMEN PEROMBAKAN KABINET MERAH PUTIH UNTUK WUJUDKAN KEINGINAN RAKYAT
Pasca Lewati Uji Kepatutan, Jendral Suyudi Ario Seto Dilantik Presiden Jadi Kapolri
Indonesian Berduka, Guruh Soekarnoputra Tutup Usia di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospitals

Berita Terkait

Kamis, 15 Oktober 2026 - 20:55 WIB

Dudi Supriadi: BPD Harus Utamakan Kepentingan Masyarakat

Rabu, 14 Oktober 2026 - 15:24 WIB

Bupati Garut Bahas Penanganan Kebakaran dan Penataan TPA Pasir Bajing Bersama Warga

Jumat, 9 Oktober 2026 - 16:18 WIB

Viral Video Kericuhan KOD Cup U-23, Adanya Kabar Korban Meninggal Dipastikan Tidak Benar

Kamis, 8 Oktober 2026 - 20:41 WIB

ChiMa 2026 Perkuat Inovasi Pelayanan Publik Bagi Masyarakat

Rabu, 7 Oktober 2026 - 20:00 WIB

Bupati M. Yamin: Jangan Sampai RDTR Hanya Baik di Atas Kertas

Rabu, 7 Oktober 2026 - 19:44 WIB

Baru 12 dari 147 Dokumen Terunggah, Sekda Bartim Minta OPD Percepat MCSP-R

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 21:58 WIB

Ditargetkan Rampung Desember ini, Proyek Flyover Pusdikpom Cimahi Kembali Digarap

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 17:29 WIB

Bupati Garut Pastikan Pelayanan Isbat Nikah Beri Kepastian Hukum bagi Keluarga

Berita Terbaru

Kadis DPMD, Dudi Supriadi, bersama Camat Batujajar Andi M Khitmat dan pejabat lainnya dalam acara pelantikan anggota BPD periode 2026-2034 di Aula Kantor Koperasi Desa Merah Putih, Desa Batujajar Timur, pada Rabu (15/10/2026

Daerah

Dudi Supriadi: BPD Harus Utamakan Kepentingan Masyarakat

Kamis, 15 Okt 2026 - 20:55 WIB