KOTA CIMAHI, tujuhmenit.com – Isu panas soal proyek rumah dinas Wali Kota Cimahi yang viral di media sosial memaksa Komisi III DPRD melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan di Jalan Aruman, Cimahi Utara, pada Rabu (8/4/2026).
Rombongan dipimpin langsung anggota Komisi III didampingi Kepala Dinas PUPR, Wilman Sugiansyah, yang tiba di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB.
Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi III Fraksi NasDem, Enang Sahri, buka suara terkait polemik anggaran review DED (Daftar Enjinering Desain) senilai Rp99 juta yang dilakukan secara penunjukan langsung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Enang, hal itu dilakukan murni untuk menampung keinginan pemimpin baru. Pasalnya, desain awal dibuat tahun 2024, sementara di tahun 2025 sudah ada Wali Kota definitif yang baru.
“Jadi adanya proyek review itu karena keinginan Wali Kota yang baru. Bisa jadi dari segi desain atau hal-hal lain yang ingin disesuaikan dengan selera beliau. Makanya muncul anggaran Rp99 juta itu,” jelas Enang.
Terkait temuan di lapangan yang menyebut pondasi retak, pecah, atau terlihat tidak rata, Enang memberikan pandangan berbeda. Ia menilai hal tersebut adalah hal yang wajar dan masih dalam tahap proses alam.
“Alhamdulillah kalau belum langsung dibangun. Ini kan bekas lahan sawah, tanahnya masih labil. Seiring waktu dan proses pengeringan, kepadatan tanah pasti akan berubah dan menyesuaikan sendiri. Itu hal yang lumrah terjadi,” ujarnya.
Di akhir penuturannya, Enang mengimbau masyarakat untuk tidak terlalu cepat menilai buruk atau berprasangka negatif. Ia meminta publik melihat prosesnya sampai selesai.
“Kita jangan apriori dulu, jangan langsung bilang tidak benar atau ada permainan. Lebih baik kita lihat saja prosesnya sampai tuntas, sebelum menuduh ada kecurangan atau kongkalikong” pungkas Enang membela. (K12)
