Natalius Pigai: Prestisius! Indonesia Jadi Dewan HAM PBB

- Editor

Selasa, 3 Februari 2026 - 21:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri HAM, Natalius Pigai, menilai terpilihnya Indonesia jadi Dewan HAM PBB merupakan capaian prestisius. Hal ini disampaikan saat RDP dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/2/2026). Foto:Net

Menteri HAM, Natalius Pigai, menilai terpilihnya Indonesia jadi Dewan HAM PBB merupakan capaian prestisius. Hal ini disampaikan saat RDP dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/2/2026). Foto:Net


Pencapaian prestisius, Presiden Prabowo Subianto, membawa Indonesia menjadi Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Bahkan capaian prestasi ini, sulit ditandingi oleh negara-negara lain.


JAKARTA, tujuhmenit.com- Hal ini disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (2/2/2026).

“Saya kira, itu satu prestasi. Dan kalau ada yang mau ini menyaingi, ya, nanti kita lihat 50 tahun lagi. Apakah kita akan jadi sekjen (sekretaris jenderal) PBB atau tidak,” ucap Pigai.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Seperti dilansir Republika, Pigai mengatakan bahwa prestasi Presiden Prabowo belum pernah dilakukan oleh presiden-presiden lain di masa lampau sejak kemerdekaan Indonesia. Ia juga menilai, prestasi itu sebagai rekor pertama Indonesia memimpin lembaga multilateral dunia.

Sudah 80 tahun Indonesia Merdeka, begitu banyak presiden. Baru Prabowo Subianto sebagai Presiden yang pertama kali memimpin lembaga multilateral dunia, yaitu Presiden Dewan HAM PBB.  Baru pertama pecah rekor memimpin dunia.

Untuk periode tahun 2026, jabatan Presiden Dewan HAM PBB diemban oleh Duta Besar, Sidharto Reza Suryodipuro. Ia merupakan Wakil Tetap Indonesia untuk PBB di Jenewa, Swiss.

Di kursi jabatan Presiden Dewan HAM PBB, Sidharto Reza Suryodipuro menggantikan Duta Besar Swiss, Jürg Lauber.

Sebagai presiden, RI akan memimpin tiga sesi reguler Dewan HAM (Februari, Juni, dan September 2026) serta mengawasi mekanisme Tinjauan Berkala Universal alias Universal Periodic Review (UPR) untuk meninjau catatan HAM negara-negara anggota PBB.***

 

Baca Juga  Kasus Ijazah Palsu Jokowi: Polisi Tetapkan 8 Tersangka, Dibagi Dua Klaster Berdasarkan Peran

Berita Terkait

Minimnya Pengawasan Jadi Celah “Wakil Tuhan” Berperilaku Kotor!
Tunjangan Naik! Kedua Hakim di Depok Tetap Korupsi
Dewan Pers: Perusahaan Platform AI Telah Menjajah Karya Jurnalistik?
Masyarakat Keluhkan BPJS Kesehatan PBI Mendadak Dinonaktifkan? 
FWK: 9 Februari Tetap Hari Pers Nasional, Soroti Sejarah dan Desak Revisi UU Pers
Red Notice Diberlakukan, Riza Chalid Jadi Buronan Interpol
Prabowo: Banyak Kepala Negara Khawatirkan Perang Dunia III
TNI AD Rekrutmen Perwira, Bintara, dan Tamtama Capai 84 Ribu Personel
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 14 Februari 2026 - 06:28 WIB

Program Polantas Menyapa Samsat Cimahi Gelar Pelayanan Cek Fisik Cepat dan Tertib

Sabtu, 14 Februari 2026 - 06:25 WIB

Polantas Menyapa : Wujudkan Pelayanan Cepat, Tepat dan Transparan di Samsat Cimareme

Jumat, 13 Februari 2026 - 08:37 WIB

Pengurusan STNK Lebih Mudah dan Nyaman Dengan Sentuhan Humanis di Samsat Cimareme

Jumat, 13 Februari 2026 - 08:32 WIB

Samsat Cimahi Layani dan Edukasi Masyarakat Permudah Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan

Kamis, 12 Februari 2026 - 06:47 WIB

Polantas Menyapa, Samsat Cimareme Edukasi Warga Soal Mutasi Kendaraan

Rabu, 11 Februari 2026 - 07:24 WIB

Hadirkan Sentuhan Ramah di Samsat Cimahi, Warga Gembira Urus STNK

Rabu, 11 Februari 2026 - 07:21 WIB

Ancaman Gunakan Plat Nomor Tidak Sesuai Aturan Tak Main-main, Samsat Cimareme Beri Pemahaman Wajib Pajak

Rabu, 11 Februari 2026 - 06:33 WIB

Kasus Penebangan Pohon Minimarket Masih Belum Dikenakan Sanksi, Terkait Perizinan Warga Menduga Ada Kongkalikong Orang Dalam

Berita Terbaru