Natalius Pigai: Prestisius! Indonesia Jadi Dewan HAM PBB

- Editor

Selasa, 3 Februari 2026 - 21:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri HAM, Natalius Pigai, menilai terpilihnya Indonesia jadi Dewan HAM PBB merupakan capaian prestisius. Hal ini disampaikan saat RDP dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/2/2026). Foto:Net

Menteri HAM, Natalius Pigai, menilai terpilihnya Indonesia jadi Dewan HAM PBB merupakan capaian prestisius. Hal ini disampaikan saat RDP dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/2/2026). Foto:Net


Pencapaian prestisius, Presiden Prabowo Subianto, membawa Indonesia menjadi Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Bahkan capaian prestasi ini, sulit ditandingi oleh negara-negara lain.


JAKARTA, tujuhmenit.com- Hal ini disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (2/2/2026).

“Saya kira, itu satu prestasi. Dan kalau ada yang mau ini menyaingi, ya, nanti kita lihat 50 tahun lagi. Apakah kita akan jadi sekjen (sekretaris jenderal) PBB atau tidak,” ucap Pigai.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Seperti dilansir Republika, Pigai mengatakan bahwa prestasi Presiden Prabowo belum pernah dilakukan oleh presiden-presiden lain di masa lampau sejak kemerdekaan Indonesia. Ia juga menilai, prestasi itu sebagai rekor pertama Indonesia memimpin lembaga multilateral dunia.

Sudah 80 tahun Indonesia Merdeka, begitu banyak presiden. Baru Prabowo Subianto sebagai Presiden yang pertama kali memimpin lembaga multilateral dunia, yaitu Presiden Dewan HAM PBB.  Baru pertama pecah rekor memimpin dunia.

Untuk periode tahun 2026, jabatan Presiden Dewan HAM PBB diemban oleh Duta Besar, Sidharto Reza Suryodipuro. Ia merupakan Wakil Tetap Indonesia untuk PBB di Jenewa, Swiss.

Di kursi jabatan Presiden Dewan HAM PBB, Sidharto Reza Suryodipuro menggantikan Duta Besar Swiss, Jürg Lauber.

Sebagai presiden, RI akan memimpin tiga sesi reguler Dewan HAM (Februari, Juni, dan September 2026) serta mengawasi mekanisme Tinjauan Berkala Universal alias Universal Periodic Review (UPR) untuk meninjau catatan HAM negara-negara anggota PBB.***

 

Baca Juga  Kapolri Ungkap Terduga Pelaku Ledakan di SMAN 72 Jakarta Diduga Pelajar, Presiden Prabowo Sudah Dapat Laporan

Berita Terkait

Lemahnya Komunikasi Publik Pemerintah Di Tengah Krisis Global, Jadi Sorotan FWK
Garuda MP Deklarasikan Prabowo-Gibran Hingga Paripurna 2029
Cara Masyarakat Pastikan Petugas Resmi Ukur Tanah BPN
Indonesia Berduka, Try Sutrisno Tutup Usia
Pasca Serangan Brutal, 17 Penerbangan Bandara Soetta Dibatalkan
Jurnalis Mudah Bikin Marah Orang! Bagaimana Puasanya Kawan? 
Noda Dosa Dibalik Profesi Jurnalistik, Mengapa Meminta Maaf?
Catatan Hendry Ch Bangun: Ramadhan Ditengah Kelesuan Industri Media
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 16 April 2026 - 06:25 WIB

Pemkot Cimahi Catat Penurunan Tagihan Listrik Rp26 Juta Akibat WFH

Rabu, 15 April 2026 - 20:03 WIB

Dukung Program MBG, Dinkes Cimahi Gelar Pelatihan Keamanan Pangan SPPG

Rabu, 15 April 2026 - 09:04 WIB

Walikota Cimahi Berikan Pesan Pentingnya Kualitas dan Higienis

Selasa, 14 April 2026 - 19:13 WIB

ASN Cimahi WFH Setiap Jumat, Fokus pada Hasil Kerja Bukan Sekadar Hadir

Selasa, 14 April 2026 - 11:07 WIB

DPRD Cimahi Minta Pemkot Tegas, Jangan Lembek Urusi Tata Ruang

Selasa, 14 April 2026 - 10:52 WIB

Tingginya Harga Plastik, DLH Cimahi Sebut Momentum Kurangi Barang Sekali Pakai

Selasa, 14 April 2026 - 06:57 WIB

Jenazah Kapten Zulmi Tiba di Cimahi, Wali Kota: Almarhum Harumkan Nama Bangsa

Selasa, 14 April 2026 - 06:53 WIB

Pertahankan Predikat Istimewa, Disdukcapil Cimahi Percepat Digitalisasi

Berita Terbaru