Tujuhmenit.com – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Roy Suryo, akhirnya angkat bicara setelah dirinya resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Roy menilai penetapan tersangka terhadap dirinya merupakan bentuk kriminalisasi terhadap peneliti dan pemerhati dokumen publik. Ia menegaskan bahwa langkah hukum ini bisa menjadi preseden buruk bagi kebebasan berekspresi dan hak publik atas informasi.
“Ini akan menjadi preseden yang sangat buruk kalau ada seseorang yang meneliti dokumen publik kemudian ditersangkakan dan dikriminalisasi. Itu yang sangat buruk,” ujar Roy Suryo kepada awak media, Jumat, 7 November 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Roy, kasus ini tidak hanya menyangkut dirinya secara pribadi, melainkan menyangkut kebebasan akademik dan hak warga negara untuk meneliti dokumen publik. Ia mengaku tetap tegar dan mengajak rekan-rekannya sesama tersangka untuk tidak gentar menghadapi proses hukum.
“Saya tetap mengajak tujuh orang lain untuk tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita bersama sebagai masyarakat yang bebas meneliti dokumen publik,” lanjutnya.
Tetap Hormati Proses Hukum
Meski kini berstatus tersangka, Roy menegaskan dirinya akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Ia tidak ingin bersikap emosional dan memilih menghadapi perkara ini dengan tenang.
“Status tersangka itu masih harus kita hormati. Sikap saya? Senyum saja,” ujarnya.
Roy menegaskan bahwa dirinya bukan penyebar fitnah, melainkan seorang ahli hukum publik dan telematika yang bekerja sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.
“Tugas saya selaku ahli yang ditunjuk adalah memberikan analisis terhadap dokumen publik sesuai undang-undang keterbukaan informasi dan kearsipan,” jelasnya.
Polisi Pastikan Proses Hukum Berjalan Profesional
Sementara itu, Polda Metro Jaya memastikan bahwa proses hukum terhadap delapan tersangka, termasuk Roy Suryo, dilakukan secara profesional dan tanpa intervensi politik.
Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, menjelaskan bahwa penyidik telah menyita 723 barang bukti, termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menegaskan keaslian ijazah Presiden Jokowi.
Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang. Asep menambahkan bahwa para tersangka dibagi ke dalam dua klaster berdasarkan peran dan perbuatannya.
“Seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel, serta tidak dipengaruhi kepentingan politik mana pun,” tegasnya.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan sejumlah tokoh nasional dan menimbulkan perdebatan mengenai batas antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab hukum di ruang digital.***
Editor : Diens
Sumber Berita : Bangbara
