CIMAHI, tujuhmenit.com– Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI menjadi momentum untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan pembangunan sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam melanjutkan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semangat kemerdekaan perlu diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas, serta pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal ini ditegaskan Walikota Cimahi Ngatiyana dalam upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Cimahi di Lapangan Rajawali, Senin (17/8/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Upacara berlangsung khidmat dan diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Pemerintah Kota Cimahi, aparatur sipil negara (ASN), organisasi kemasyarakatan, pelajar, para veteran, serta berbagai elemen masyarakat.
“Kemerdekaan memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perekonomian, serta pemenuhan hak dasar masyarakat,” kata Ngatiyana.
Ia menegaskan, pembangunan Kota Cimahi diarahkan untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat melalui penguatan sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berbagai program dan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menghadirkan pelayanan yang semakin mudah diakses, merata, dan berkualitas.
“Dalam membangun kota, yang dipikirkan bukan semata-mata berapa besar anggarannya, atau berapa banyak proyeknya. Tetapi satu hal, seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat,” tutur Ngatiyana.
Ngatiyana memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kota Cimahi sepanjang setahun terakhir. Di sektor kesehatan, Pemerintah Kota Cimahi merampungkan pembangunan Puskesmas Cibeureum yang lebih representatif untuk melayani lebih dari 62 ribu jiwa penduduk, serta melanjutkan revitalisasi Puskesmas Melong Tengah. Seluruh kecamatan di Kota Cimahi kini juga telah memiliki layanan rawat jalan sore, sehingga warga yang bekerja pada pagi hari tetap bisa mengakses layanan kesehatan tanpa harus mengorbankan penghasilan.
Di bidang infrastruktur, kehadiran Bundaran Jati disebut memperbaiki konektivitas dan mengurai kepadatan lalu lintas, sementara pembangunan underpass Gatot Subroto–Baros terus dikawal melalui kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dari sisi ekonomi, Ngatiyana mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi pada 2025 mencapai 5,33 persen, meski ia menegaskan angka tersebut bukan tujuan akhir, melainkan harus bermuara pada lapangan kerja dan kesejahteraan keluarga.
Isu lingkungan turut menjadi sorotan. Pemerintah Kota Cimahi mendorong gerakan zero to landfill melalui optimalisasi TPST Santiong yang diproyeksikan mampu mengolah hingga 85 ton sampah per hari, diperkuat gerakan Sapu Jagat untuk pengelolaan sampah dari sumbernya.
Ngatiyana juga menyinggung capaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 sebagai bentuk amanah pengelolaan keuangan daerah, bukan sekadar penghargaan seremonial.
Ngatiyana menyampaikan bahwa berbagai capaian pembangunan yang telah diraih tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi seluruh unsur masyarakat. Pemerintah daerah, menurutnya, memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap program pembangunan dilaksanakan secara efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kota ini tidak bisa dibangun sendiri. Ada hal yang harus kita kerjakan sendiri, ada hal yang harus kita kerjakan Bersama, dan ada hal yang harus kita perjuangkan bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Inilah gotong royong dalam wajah pembangunan modern,” ujar Ngatiyana.
Ngatiyana juga menyoroti situasi fiskal daerah yang masih terbatas. Menurutnya, keterbatasan anggaran mengajarkan satu pelajaran penting yakni bahwa efisiensi tidak boleh diartikan sebagai pengurangan keberpihakan kepada masyarakat. Efisiensi, tegasnya, bukan berarti mengerjakan lebih sedikit, melainkan memilih program secara lebih cerdas, menentukan mana yang harus didahulukan, mana yang memberi dampak terbesar, dan mana yang benar-benar dibutuhkan warga.
“Kita harus semakin cerdas memilih prioritas, harus semakin disiplin mengelola setiap rupiah uang rakyat dan kita harus berani memilih program yang paling besar dampaknya bagi masyarakat,” katanya.
Ia juga mengingatkan seluruh aparatur agar menjadikan momentum kemerdekaan sebagai penguat semangat pengabdian, integritas, disiplin, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Setiap kebijakan dan pelayanan harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan masyarakat.
“Di hari kemerdekaan ini, mari kita jadikan merah putih bukan hanya sebagai bendera yang kita kibarkan, melainkan janji untuk bekerja lebih keras, janji untuk melayani lebih tulus, janji untuk membangun lebih mantap agar masyarakat menjadi hepi,” pungkas Ngatiyana. (K12)***
