JAKARTA, tujuhmenit.com – Politis PDIP Guntur Romli mengkritik BPS terkait data Desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Bahkan Guntur membandingkan data BPS dengan angka kemiskinan Indonesia yang dirilis Bank Dunia yang menunjukan data jauh berbeda.
Berdasarkan data Bank Dunia angka kemiskinan Indonesia mencapai 64,2 %, sementara berdasarkan BPS angka kemiskinan di Indonesia hanya 8,07%. Menurut Guntur, pemerintahan saat ini tengah menunjukkan halusinasi yang digambarkan di atas kertas. Ia kemudian menyoroti soal Desil yang dinilai tidak akurat dalam memotret kondisi ekonomi masyarakat. Desil yang terus dinaikan BPS merupakan modus untuk merampok hak rakyat kecil.
“Bank Dunia sebut 64% penduduk Indonesia katagori miskin. BPS hanya 8,07%. Pemerintahan saat ini sedang asyik berhalusinasi di atas lembaran kertas. Seakan-akan menepuk atas klaim kemiskinan BPS yang turun ke 8% sembari menutup mata dari kenyataan 64% rakyat yang terseok-seok versi Bank Dunia,” katanya, Senin (7/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Masih kata Guntur, ini bukan sekedar perbedaan metodologi malainkan bukti manipulasi persepsi. Statistik dipoles cantik demi pencitraan politik. Sementara realitas penderitaan warga, sengaja disapu kebawah algoritma Desil. Kebohongan statistik itu semakin telanjang ketika melihat sengkarut permainan Desil.
“Modus pendataan Desil yang terus dinaikan secara sepihak bukanlah cermin kemakmuran, melainkan modus halus untuk merampok hak dasar rakyat kecil,” tegasnya.
Dengan permainan Desil itu pula, tampak kemakmuran naik. Tapi hanya di angka bukan fakta yang nyata. Tanpa ada kenaikan pendapatan yang rill, status Desil warga dipaksa naik agar mereka secara administratif terdepak dari daftar penerima bansos, subsidi, jaminan kesehatan hingga bantuan pendidikan.
“Motif dibalik kejahatan administratif itu sangat transparan memangkas anggaran dengan mengorbankan nasib wong cilik. Negara menyunat hak subsidi rakyat bukan karena anggaran habis, melainkan deme mengalihkan alokasi dana untuk membiayai proyek-proyek pemborosan, belanja elit dan ambisi mercusuar yang sama sekali tidak menyentuh rakyat yang lapar atau mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan,” katanya.
Secara lantang Guntur mengatakan bahwa hal ini adalah bentuk penghianatan terhadap kedaulatan rakyat. Ketika pemerintah lebih sibuk mempercantik angka di atas kertas daripada memperbaiki kualitas hidup manusia. Desil tidak lagi berfungsi sebagai alat pemetaan kesejahteraan melainkan alat penjagalan. (Arjava)***
