JAKARTA, tujuhmenit.com- Tidak berlebihan jika Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM ini, disebut Gubernur rasa Presiden. Bayangkan saja, hasil survei terakhir yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Juli 2026, elektabilitas tokoh politik yang satu ini melesat naik mengungguli Presiden Prabowo Subianto.
“Survei terakhir kami, Pak Dedi Mulyadi teratas di simulasi semi terbuka. Simulasi semi terbuka itu, kita kasih daftar sejumlah nama, sejumlah tokoh, pimpinan partai, menteri-menteri yang populer, gubernur yang populer. Pak Dedi Mulyadi di atas,” kata peneliti dari SMRC, Saidiman Ahmad di Podcast Kompas.com, Rabu (8/9/2026).
Masih kata Ahmad, Dedi Mulyadi 35%, kedua Prabowo Subianto 14,5%, urutan ketiga Anies Baswedan 8,2%, Gibran Raka Buming Raka 7,7%, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 4,9%, Ganjar Pranowo 4,2%, dan Mahfud MD 4%.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kira-kira kalau kita bikin tiga atau empat klaster. Klaster pertama itu Dedi Mulyadi, kedua Prabowo Subianto, baru ketiga Gibran diikuti Anies, AHY, Mahfud, dan Ganjar. Kemudian nama-nama lain dan tokoh-tokoh lain itu klaster keempat,”katanya.
Dijelaskan Ahmad, elektabilitas Prabowo tidak separuhnya KDM, hal ini diakibatkan dari sentimen publik atas kondisi sosial, politik, ekonomi yang memburuk. Sedangkan hasil survei sebelumnya pada November 2025 menunjukkan angka terbalik. Prabowo dapat sekitar 35% dan KDM saat itu belum sampai 20%.
“Jadi ini survei pertama yang kita lihat apa namanya elektabilitasnya itu cross sebelumnya relatif sama bahkan Prabowo lebih kuat. Nah ini yang kemudian Pak Prabowo jadi lebih di bawah gitu,” tegasnya.
“Prabowo Subianto kenapa elektabilitasnya turun? Yang paling mudah bisa dilihat secara langsung adalah aprrovel rating pada Presiden Prabowo Subianto mengalami penurunan pada periode yang sama. Turunnya juga sangat jauh ya,” katanya.
Pada November tahun lalu, sekitar 82% orang approve atau puas dengan kinerja presiden. Sedangkan survei yang terakhir itu tinggal 51% , turun 30% dalam waktu delapan atau sembilan bulan. Dan approval rating ini sangat dipengaruhi oleh evaluasi publik terhadap kondisi ekonomi, penegakan hukum dan politik. Juga evaluasi pada dua program pemerintah; Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Semuanya itu negatif dalam periode yang sama. Dan kita lihat memang Kita lakukan uji statistik itu signifikan pengaruhnya pada approval rating dan juga elektabilitas,”jelasnya.
Ahmad mengatakan, sebenarnya kondisi tersebut ini mengkonfirmasi teori lama bahwa perilaku pemilih itu sangat ditentukan oleh penilaian mereka terhadap keadaan. Jika keadaannya memburuk maka secara langsung akan menyalahkan pemerintah.
“Yang menarik itu kadang-kadang paralel kalau keadaannya membaik, jadi kalau orang menganggap kondisi ekonomi dan politik baik, belum tentu yang diapresiasi pemerintah. Ini bukan khas Indonesia, ini terjadi di seluruh dunia,” ujarnya.
Dalam ilmu studi, Ahmad menjelaskan bahwa itu disebut the economic study of voting, di mana hubungan perilaku pemilih dipengaruhi dengan dengan persepsi mengenai kondisi ekonomi. (Arjava)***
