AdinJava, BANGLI –Jalan yang rusak menjadi masalah lama yang sering terjadi di hampir semua kabupaten/kota di Bali.
Kini, kendala aksesibilitas yang terjadi akibat kerusakan jalan ini diungkapkan oleh prajuru Subak Abian Tri Guna Karya, Desa Catur Kintamani, Kecamatan Kintamani, Bangli.
Aspirasi disampaikan secara langsung oleh para pemangku kebijakan setempat kepada Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika, di Sekretariat DPRD Bangli, Jumat 7 November 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada pertemuan tersebut, turut hadir Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (DPKP) Bangli, I Wayan Sarma karena terkait dengan akses pertanian, serta Kabid Bina Marga dari Dinas PUPR Perkim Bangli karena berkaitan dengan infrastruktur jalan.
Pada pertemuan tersebut, para tokoh petani setempat mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk memperbaiki infrastruktur jalan usaha tani serta jalan produksi pertanian.
Ketua Subak Abian Tri Guna Karya, Ketut Pulih mengonfirmasi kedatangan untuk meminta bantuan perbaikan jalan usaha tani dan jalan produksi. Karena kondisinya sudah sangat rusak.
Menurutnya, jalan produksi yang panjangnya hampir 1 kilometer dengan lebar 5 meter yang sebelumnya dibangun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui Program Agropolitan pada tahun 2002 lalu, menggunakan bahan aspal. Karena sudah tua, kini kondisinya telah rusak.
Sebelum mengajukan permohonan perbaikan kepada pemerintah, pihak tersebut telah melakukan perbaikan secara mandiri.
Namun karena ingin memiliki jalan yang layak, maka ia berharap Pemkab Bangli menyetujui permohonan mereka.
“Kini kondisi jalan aspal tersebut sudah sangat rusak, bahkan pada tahun 2015 warga subak pernah melakukan perbaikan sendiri, dan jalan produksi ini kami harapkan segera diperbaiki oleh pemerintah daerah,” katanya.
Sementara itu, jalur pertanian memiliki panjang sekitar 800 meter.
Disebutkan bahwa pada tahun 2023, Dinas PKP dan PUPR Perkim Bangli pernah melakukan survei.
“Tetapi sudah setahun tanpa ada tindak lanjut, hal ini membuat kami gelisah,” katanya.
Ditanyakan mengenai hasil pertemuan, Ketut Pulih menyampaikan bahwa sebelum dilakukan perbaikan, pihaknya perlu memverifikasi kondisi jalan tersebut.
“Kami sendiri masih belum memahami dengan jelas mengenai status jalan produksi tersebut,” katanya.
Selanjutnya, berdasarkan keterangan dari Dinas PUPR Perkim dan Dinas PKP, jalan usaha tani harus memiliki lebar dua meter sedangkan jalan produksi minimal lima meter.
Karena adanya ketidakjelasan status aset jalan produksi tersebut, menurutnya, salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk perbaikan adalah menjadikan jalan produksi tersebut sebagai jalan usaha tani. Hal ini akan mengubah bahan material jalan.
“Jika sebagai metode usaha pertanian konstruksi jalan dengan beton atau bukan aspal,” katanya.
Mereka berharap jalannya tetap diperbaiki meskipun dengan cara apa pun.
“Perbaikan jalan produksi sudah sangat mendesak, kehadiran jalan produksi sangat diperlukan oleh para petani,” tegasnya.
Katanya, dampak kerusakan jalur produksi sangat terasa oleh para petani, di mana harga jual komoditas menurun drastis dan biaya produksi juga sangat mahal.
“Seandainya saat panen jeruk, harga jeruk turun karena biaya pengangkutan cukup besar, demikian pula dengan pupuk, harga pupuk menjadi lebih mahal bagi petani dibandingkan di tempat lain,” ujar Ketut Pulih
Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika menyampaikan bahwa sebelumnya para prajuru Subak Abian Tri Guna Karya telah melakukan pertemuan.
Sebagai tindak lanjut, diadakan pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan Dinas PKP dan PUPR Perkim Bangli.
“Pertemuan ini dilakukan untuk membicarakan isu teknis,” ujar Suastika.
Disebutkan bahwa dalam subak tersebut terdapat 2 jalur, yaitu jalur produksi dan pertanian.
Jalan produksi dalam keadaan sangat rusak dan jalan usaha tani memerlukan perbaikan tambahan.
“Status jalan produksi masih tidak jelas, sebagai tindak lanjut jika jalan produksi tersebut tidak termasuk dalam jalan kabupaten maka tidak dapat diaspal, sedangkan untuk jalan usaha tani akan kami ajukan perbaikan pada tahun 2027,” katanya. (*)
Kumpulan Artikel Bali
