JAKARTA, tujuhmenit.com, – Maraknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan pejabat publik menunjukkan korupsi bukan lagi persoalan individu semata, melainkan masalah sistemik dan struktural dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini ditegaskan Menteri Dalam Negeri Kabinet & Keamanan Negara Kabinet Bayangan Armand Suparman.
“Akar persoalan korupsi terletak pada berbagai titik krusial dalam sistem pemerintahan, mulai dari sistem politik dengan biaya tinggi dan minim transparansi, proses perencanaan dan penganggaran yang masih membuka ruang manipulasi, hingga kebijakan strategis seperti pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan manajemen ASN yang sarat celah penyalahgunaan kewenangan,” katanya seperti dikutip SindoNews.com, Kamis (30/7/2026).
Masih menurut Armand, pendekatan pemberantasan korupsi yang selama ini bertumpu pada penindakan dan penangkapan terbukti tidak cukup. Penegakan hukum memang penting, tetapi hanya menyentuh hilir persoalan. Tanpa pembenahan menyeluruh dari hulu, praktik korupsi akan terus berulang dengan pola yang sama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kabinet bayangan di Indonesia resmi dibentuk pada 17 Juli 2026 oleh koalisi masyarakat sipil, akademisi, dan aktivis melalui situs resmi Kabinet Bayangan. Inisiatif ini diisi oleh 15 menteri independen dan non-partisan untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
Di sisi lain, sistem pengawasan yang lemah dan penegakan hukum yang cenderung reaktif semakin memperparah situasi. Karena itu, pihaknya menegaskan agenda pemberantasan korupsi harus bergeser dari pendekatan reaktif menjadi reformasi sistemik yang komprehensif.
Untuk itu, Kabinet Bayangan mendesak pemerintah perlu segera melakukan beberapa hal. Antara lain, pertama, memperbaiki tata kelola politik dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pendanaan politik. Kedua, menutup celah korupsi dalam perencanaan dan penganggaran melalui sistem yang lebih transparan dan berbasis kinerja.
Ketiga, mereformasi sektor rawan seperti pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta manajemen ASN dengan pendekatan digitalisasi dan standardisasi. Keempat, memperkuat sistem pengawasan yang proaktif, berbasis risiko, dan terintegrasi. Kelima mendorong penegakan hukum yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki sistem yang memungkinkan korupsi terjadi.***
