JAKARTA, tujuhmenit.com- Ibrahim Datuk Sutan Malaka, juga dikenal sebagai Tan Malaka, adalah seorang negarawan, guru, penganut paham Marxisme, pernah mengajukan protes pada Bung Karno ketika berbicara tentang kemerdekaan. Apa kata Tan Malaka? Kemerdekaan kalian hadirkan dan ciptakan untuk kalian. Berawal dari pernyataan kritis tersebut, kecemasan lahir dipikiran Bung Karno bahwa suatu ketika ada penjajah yang lebih berbahaya daripada penjajah yang telah diusir.
“Penjajahnya siapa? Penjajahnya adalah bangsa sendiri. Dan hari ini kita memang dijajah oleh pejabat-pejabat yang ada dalam struktur pemerintahan yang bekerja untuk kepentingan kelompok. Sederhana kok matrikulasinya, mereka regulator, mereka juga pemain, mereka juga menentukan pemilu dan mereka yang menikmati hasilnya,” kata seorang pengamat politik dan praktisi hukum Dr. M. Syukur Mandar dalam sebuah podcast SindoNews, Jumat (28/8/2026).
Awalnya Syukur mengajak untuk memaknai arti kemerdekaan. Apa itu arti kemerdekaan? Karena ketika kemerdekaan itu dilahirkan bukan milik satu pihak dan bukan juga dilahirkan oleh satu kelompok. Kemerdekaan itu lahir di atas kesadaran bersama, gotong royong, keikhlasan sumbangsih semua golongan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Itulah mengapa Pasal 1 Ayat 1 Undangan-undangan Dasar menempatkan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara. Makna kesatuan itu artinya apa? Penggalan kemerdekaan itu dikumpulkan kalau kita satukan namanya negara kesatuan itu. Itu poin pertama,” katanya.
Point yang kedua, masih menurut syukur, dalam semua naskah kemerdekaan, mulai dari proklamasi, sumpah pemuda, undang-undang dasar, Pancasila, tidak ada satu pun frasa kalimat atau alinea mengatakan kemerdekaan itu milik pejabat atau segelintir orang. Bahkan dalam perundingan pun tidak ada satupun frasa di dalam naskah-naskah kemerdekaan yang menyebutkan bahwa kemerdekaan itu dihadirkan untuk dinikmati oleh pejabat, para elit politik.
“Semua perundingan itu satu kemerdekaan itu tujuannya adalah memakmurkan mensejahterakan rakyat dan menciptakan keadilan sosial bagi semua bagi semua,”tegasnya.
Karena itu, makna kemerdekaan tidak boleh diukur dari mewahnya upacara bendera. Yang diperlihatkan negara adalah upacara bendera yang begitu mewah, menghadirkan tarian dari berbagai daerah, seolah-olah itu simbol kemerdekaan.
“Padahal makna simbolik kemerdekaan itu harusnya di luar lingkungan istana tidak ada lagi pengemis, tidak ada lagi pendidikan yang mahal, tidak ada lagi kesehatan yang mahal. Tidak ada lagi orang yang harus berobat BPJS aktivasi dan seterusnya. Tidak ada lagi orang yang putus sekolah karena tidak ada biaya. Itu hakikat kemerdekaan,” tegasnya.
Apa artinya sebuah upacara digelar kalau rakyat masih banyak yang tidak mendapatkan hak-hak kemerdekaan. Pertanyaan mendasarnya, kemerdekaan itu untuk siapa? Tidak sepenuhnya dirasakan rakyat Indonesia.
Berbicara masalah Pemilu di Indonesia hanya terkesan seperti registrasi ulang kekuasaan. Artinya, Pemilu hanya sebuah simbolik. Partai membuat aturan yang dirasakan menguntungkan partai itu sendiri.
“Dia mengatur calon presidennya, dia juga berhak mengatur calon bupati, gubernur, wali kotanya, dia juga mengatur DPR-nya, dia juga membuat undang-undang dan dia juga menentukan proses pengisian jabatan penting di republik ini,”katanya.
Kekuasaan dibuat menjadi terpusat, dan hampir semua regulasi dikendalikan oleh pusat. Kalau kita perhatikan undang-undang Orde Baru, kekuasaan terpusat pada satu titik yang kita kenal dengan sentralisasi.
“Begitu rapihnya kekuasaan Orde Baru dibungkus dengan kekuatan militer dengan Golkar kemudian partai yang dibuat sekedar instrumen saja. Tetapi apa hasilnya, dalam struktur kekuasaan yang begitu masif, 30 tahun Pak Harto begitu kuat menjaga semua jalur kritis itu ditutup,” katanya.
Namun pada akhirnya begitu sekali meledak, maka terjadilah kejatuh rezim. Dan penghianatan itu terjadi dari dalam dengan terjadinya pengunduran diri sekitar 16 atau 18 menteri pada saat itu.
“Saya tidak membayangkan kalau menteri itu tidak mengundurkan diri, mungkin Pak Harto masih kekeh mempertahankan diri sebagai presiden dan pasti terjadi pertumpahan darah yang jumlahnya lebih besar,” jelasnya.
Syukur mengutip beberapa sejarawan dan tokoh penting yang ada dibalik sejarah itu, mereka mengatakan bahwa faktor yang membuat Pak Harto tidak percaya diri adalah mundurnya menteri-menteri di kabinetnya. Dengan mundurnya para menteri tersebut secara langsung telah terjadi penggembosan kekuasaan.
“Dan bisa bayangkan di pemerintahan ini sudah ada 4 orang yang mengundurkan diri, entah ini mundur dengan cara apa, Gubernur Bank Indonesia mundur, OJK mundur, dan ada beberapa lagi yang mundur,” katanya.
Artinya bahwa ada sinyal buruk terjadi didalam dinamika pemerintahan ditambah dengan turunya public trust. Pemerintahan tidak boleh merespon turunya kepercayaan publik dengan menghadirkan survey baru, seolah-olah digiring pada suatu ruang permainan bahwa ketidakpuasan rakyat itu hanya bermain pada angka. Ketidakpuasan rakyat bukan pada angka tapi pada substansi kemerdekaan. ***
