Bandung Barat – Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Bandung Barat menyatakan kesiapannya untuk mengawasi secara ketat kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas mengelola dan menyalurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut.
Pihak MPC PP Bandung Barat menerima banyak laporan dari masyarakat yang menyebutkan bahwa pengelolaan hingga penyaluran program ini di lapangan belum berjalan sesuai dengan harapan pemerintah. Padahal, program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini dinilai sangat baik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Ketua MPC PP Kabupaten Bandung Barat, Deniswara, menyampaikan kekecewaannya karena pelaksanaan program MBG di sejumlah titik dinilai kurang mendukung penyedia bahan baku lokal dan potensi daerah setempat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, menu yang disajikan dianggap belum memenuhi standar gizi yang ditetapkan, serta pengiriman makanan sering kali tidak tepat waktu. Masalah lain yang disorot adalah jadwal penyaluran yang tidak pas—makanan sering dikirim saat jam pelajaran berlangsung, bukan saat jam istirahat.
“Kondisi seperti ini terjadi di banyak sekolah. Pihak SPPG seolah tidak peduli, bahkan ada siswa yang sudah pulang ke rumah harus kembali lagi ke sekolah hanya untuk mengambil makanan tersebut,” ujar Deniswara pada Rabu, 2 Juni 2026.
Menurutnya, program MBG seharusnya bisa menjadi sarana untuk menggerakkan perekonomian warga sekitar, sesuai dengan visi dan misi pemerintahan saat ini. Melibatkan pengusaha lokal sebagai penyedia bahan baku adalah langkah yang tepat. Namun kenyataannya, pengusaha lokal justru tersisih karena banyak SPPG yang memilih mengambil pasokan langsung dari distributor luar daerah.
Disebutkan pula bahwa bahan baku yang digunakan tidak memanfaatkan hasil pertanian atau peternakan setempat, melainkan lebih banyak menggunakan makanan jadi atau siap saji.
Masalah keterlambatan pengiriman juga menjadi perhatian serius karena berpotensi membuang-buang makanan. “Karena terlambat, anak-anak tidak sempat memakannya sebab jam pelajaran sudah dimulai kembali. Akibatnya, makanan menjadi basi dan tidak dikonsumsi,” jelasnya.
Merespons berbagai permasalahan tersebut, MPC PP Bandung Barat berinisiatif ikut serta dalam pengawasan agar pengelolaan dan penyaluran MBG berjalan sesuai standar yang berlaku.
“Kami akan membentuk Tim Investigasi khusus untuk memantau kinerja MBG dan SPPG di setiap kecamatan. Tim ini akan melaporkan setiap kendala yang ditemukan agar bisa segera ditindaklanjuti oleh lembaga berwenang. Kami ingin memastikan program ini berjalan lancar dan mencapai tujuannya sesuai harapan semua pihak,” tutup Deniswara. (eri)
