Kota Cimahi, tujuhmenit.com – Ketua DPC Partai Gerindra Kota Cimahi, Bambang Purnomo, meluruskan beredarnya kabar yang menyatakan Wakil Wali Kota Adhitia Yudisthira telah mendeklarasikan diri sebagai calon Wali Kota yang diusung partainya. Ia menegaskan pertemuan beberapa waktu lalu di GOR Vicka, Cigugur, hanyalah ajang silaturahmi dan pembinaan organisasi, bukan forum pencalonan.
“Perlu diluruskan disini, tidak ada deklarasi calon wali kota di kegiatan itu, Fokusnya adalah penguatan Laskar Gerindra dan pembahasan program sosial, hanya itu,” ujar Bambang melalui keterangan tertulisnya, Rabu (29/7/2026).
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Ketua Umum Prabowo Subianto. Laskar Gerindra dibentuk untuk membantu mengawal program pemerintah agar tepat sasaran, mulai dari Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, PIP, BLT, hingga PKH, hingga ke tingkat RT dan RW.
Dalam pertemuan itu, Adhitia justru menyampaikan inisiatif pribadi membagikan 2.000 tong sampah organik dan anorganik ke seluruh wilayah Cimahi. “Ini murni dana pribadi beliau, tidak menyentuh APBD. Laskar Gerindra nanti akan bantu menyalurkan sekaligus mengedukasi pemilahan sampah,” tegas Bambang.
Suasana saat itu penuh keakraban. Adhitia hadir menyapa anggota, berdialog, dan membagikan apresiasi berupa kulkas, mesin cuci, serta peralatan rumah tangga lainnya sebagai bentuk penghargaan atas semangat mereka.
Mengenai pembicaraan soal masa depan politik, Bambang menegaskan itu hanya obrolan santai, bukan keputusan resmi.
“Saya hanya menyampaikan beliau masih muda dan punya peluang besar. Gerindra sendiri berdasarkan perolehan suara mencapai 33% di Cimahi, tentu kami akan mencari sosok yang muda, pintar dan berinovasi, tapi itu baru sekadar diskusi, belum ada keputusan,” jelasnya.
Ia menduga berita yang berkembang muncul karena penggunaan foto lama yang disandingkan dengan narasi yang melenceng. Karena itu, Bambang mengimbau masyarakat memahami konteks secara utuh agar tidak salah persepsi.
“Kami menghormati kerja jurnalisme, namun klarifikasi ini perlu agar informasi tetap seimbang. Kegiatan ini murni penguatan organisasi dan pelayanan masyarakat, bukan deklarasi politik,” pungkasnya. (eri)





