BANDUNG, tujuhmenit.com – Pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau online bagi anak sekolah akibat dampak sebaran abu erupsi Gunung Anak Krakatau mulai diberlakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar). Hal ini merupakan langkah darurat dalam menjaga keamanan dan keselamatan peserta didik.
“Kebijakan PJJ diberlakukan dengan tujuan melindungi peserta didik dan warga satuan pendidikan dari bahaya penyebaran abu vulkanik,” kata Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Bandung, Senin, (7/9/2026).
Masih kata Dedi, seperti dilansir Viva, langkah darurat tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat yang dirilis pada Minggu, (6/9/ 2026), sebagai bentuk kesiapsiagaan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di kawasan terdampak paparan material vulkanik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan SE tersebut, para kepala sekolah diiinstruksikan untuk menghentikan kegiatan tatap muka dan seluruh aktivitas yang berada di luar ruangan, jika kualitas udara memburuk. Kesiapsiagaan terhadap dampak sebaran abu vulkanik dilakukan Pemprov dengan menyiapkan posko dan lokasi pengungsian.
Pemprov Jabar juga mengaktifkan kesiapsiagaan puskesmas, rumah sakit, pos kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menghadapi abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.
“Saya instruksikan Dinas Kesehatan untuk memastikan ketersediaan tenaga kesehatan, ambulans, oksigen, pulse oximeter, obat-obatan, masker/respirator, dan alat pelindung diri (APD) di fasilitas kesehatan,” kata Dedi.
Pemprov Jabar juga menginstruksikan Dinas Kesehatan melakukan surveilans harian terhadap kasus gangguan pernapasan, iritasi mata, penyakit kulit, cedera dan dampak kesehatan lainnya, serta melaporkan melalui mekanisme yang berlaku.
Perlindungan ekstra akan diarahkan kepada kelompok rentan, seperti bayi, lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, pekerja luar ruangan, dan penderita penyakit kronis.
Dinas Lingkungan Hidup ditugaskan memantau parameter kualitas udara PM2,5 dan PM10 bersama BMKG dan BPBD, serta menyampaikan informasi kondisi udara secara berkala.
Penanganan abu di jalanan dan fasilitas umum juga diatur Pemprov Jabar dengan mewajibkan penggunaan metode yang tidak menyebabkan material mikro tidak kembali berterbangan, seperti dengan penyiraman air. Selama abu vulkanik terdeteksi di Jabar, pemprov bakal meningkatkan upaya menjaga keselamatan lalu lintas.
“Saya memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah dan pihak terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan, menyampaikan informasi berdasarkan sumber resmi, serta segera melaporkan peningkatan kasus kesehatan, gangguan pelayanan, keterbatasan logistik, dan kebutuhan dukungan kepada pimpinan/posko penanganan,” pungkasnya. (Arjava)***
